Pengisian Jabatan, Pemkot Bersurat ke KASN

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan signal pelaksanaan mutasi di Kota Mataram. Pemkot Mataram kemudian menindaklanjuti dengan bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

Permintaan rekomendasi ke KASN sangat penting dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), berdasarkan Undang – Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kamis, 26 Oktober 2017, akan bertemu komisioner KASN, untuk mengkonsultasikan pelaksanaan mutasi.

Iklan

“Hari ini, surat kita kirim melalui pesan elektronik. Kemudian, hari Kamis, saya susul membawa surat yang asli,” kata Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati ditemui, Senin, 23 Oktober 2017.

Sejak lama, BKPSDM telah menyiapkan skenario bila sewaktu – waktu izin mutasi diberikan oleh Pemerintah Pusat. Skenario itu berkaitan pemetaan dan evaluasi kinerja pejabat.

Pengisian jabatan ini kata Nelly, ia sudah curi tayang. Konsep jadwal pelaksanaan telah disiapkan, dan pembentukan panitia seleksi akan disampaikan ke pejabat pembina kepegawaian. “Saya lapor dulu ke Pak Sekda. Kalau disetujui nanti langsung dilaporkan ke PPK,” ucapnya.

Mekanisme pengisian JPT berdasarkan Undang – Undang ASN membutuhkan proses panjang. Pendaftaran saja membutuhkan waktu 15 hari. Kemudian, tahap verifikasi dokumen hingga tes.

Dibandingkan, dengan masa jabatan Kadis Sosial, H.L. Indra Bangsawan akan berakhir 1 November mendatang. Artinya, terjadi kekosongan cukup panjang hingga seleksi berakhir.

Namun demikian, mantan Kabag Umum Setda Kota Mataram ini, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengaku, telah menyiapkan segala proses pelaksanaan. Pun, terjadi kekosongan tidak lebih dari 30 hari, dan bisa ditunjuk pelaksana harian (Plh).

“Tidak ada masalah. Kekosongan tidak lebih 30 hari bisa jalan dengan Plh. Tapi Insya Allah cepatlah,” jawabnya.

Tidak saja di Dinas Sosial, posisi Kadis Dukcapil telah lama kosong dan diserahkan tanggungjawabnya ke Asisten III Setda Kota Mataram. Pemkot Mataram pernah berjanji bahwa pengisian dua jabatan itu, paling telat pertengahan atau akhir Oktober. Akan tetapi, terancam molor karena terkait larangan melakukan mutasi sesuai Undang – Undang Pilkada. (cem)