Pengisian Jabatan Kosong Dipercepat

H. Mohan Roliskana. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta tim panitia seleksi (pansel) mempercepat pengisian jabatan kosong di Lingkup Pemkot Mataram. Lima jabatan pimpinan tinggi pratama harus ditargetkan rampung dalam 24 hari kedepan. “Ini sedang berproses. Dan, saya minta dalam 24 hari ini harus sudah tuntas,” kata Walikota, Kamis, 19 Agustus 2021.

Lima jabatan kosong tersebut adalah, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Iklan

Walikota menjelaskan, skenario pengisian jabatan terlebih dahulu mengisi jabatan kosong di eselon III dan IV. Pengisian jabatan struktural untuk eselon III dan IV akan dirampungkan pekan depan. Setelah itu, tim pansel diminta bekerja melaksanakan tahapan – tahapan seleksi. “Iya, sudah saya setujui,” jawabnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi sebelumnya menambahkan, pansel JPTP masih berproses sambil menunggu persetujuan dari kepala daerah. Secara administratif pihaknya telah mengajukan ke pejabat pembina kepegawaian.

Senada dengan itu, Ketua Baperjakat yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram Dr. H. Effendi Eko Saswito mengaku telah mengajukan kebutuhan adminstrasi untuk pembentukan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Lingkup Pemkot Mataram ke pejabat pembina kepegawaian.

Skenario pengisian jabatan eselon III terutama posisi Camat Mataram belum diketahui pasti. Namun demikian, beberapa nama telah diajukan ke pejabat pembina kepegawaian untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Edwin Zamroni (alm). Eko juga enggan memberikan komentar terkait rencana pergeseran sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah sebelum dilakukan pansel. Pasalnya, kebijakan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif kepala daerah.

Namun ditegaskan, pergeseran atau mutasi pejabat sudah bisa dilaksanakan oleh Walikota tanpa harus meminta persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Secara aturan kepala daerah diperbolehkan menggeser pejabat setelah enam bulan dilantik. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional