Pengiriman Kayu Masih Bebas Keluar NTB

Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Hingga pertengahan November ini, Pemprov NTB masih belum mengeluarkan surat keputusan terkait moratorium izin keluar kayu dari NTB untuk mencegah dan menekan kasus illegal logging. Sehingga, pengiriman kayu masih bebas keluar dari NTB.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M. Si., mengatakan bahwa pihaknya masih membahas draf SK Gubernur terkait moratorium izin keluar kayu dari NTB bersama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan TNI. ‘’Masih dibahas sama Kejaksaan, Kepolisian,  dengan aparat penegak hukum prosedurnya nanti seperti yang disampaikan Pak Gubernur,’’ kata Madani dikonfirmasi di Mataram, Senin, 16 November 2020.

Iklan

Berkaitan dengan rencana moratorium izin keluar kayu dari NTB. Pihaknya sudah mengumpulkan aktivis lingkungan untuk mencari masukan. Rencananya, aktivis lingkungan yang ada di NTB akan bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.

‘’Masukannya, mereka sangat mendukung gagasan pak gubernur soal moratorium izin keluar kayu termasuk membatasi komoditas untuk dipetakan arealnya. Mereka berikan dukungan, support,’’ kata Madani.

Karena belum ada SK Gubernur soal moratorium izin keluar kayu dari NTB. Madani mengatakan pengiriman kayu dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masih diperbolehkan kecuali kayu-kayu yang diduga hasil illegal logging.

“Iya masih bisa keluar kayu dari NTB sebelum aturan keluar. Pokoknya sekarang kami sedang bahas dulu,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus illegal logging dan perambahan hutan pada 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas LHK NTB mencatat kasus perusakan hutan yang terjadi di NTB sampai 5 Oktober lalu, sebanyak 21 kasus. Dengan rincian, 14 kasus illegal logging, 1 kasus pembakaran hutan, 4 kasus perambahan hutan, satu kasus illegal mining atau tambang ilegal dan satu kasus klaim hutan adat.

Dari 21 kasus tersebut, sebanyak 13 kasus sudah divonis pengadilan, 6 kasus dalam tahap penyidikan oleh PPNS dan 11 kasus dalam tahap penyelidikan oleh PPNS. Dibandingkan 2019, kasus perusakan hutan pada 2020 meningkat tajam.

Pada 2019, jumlah kasus perusakan hutan tercatat 12 kasus. Terdiri dari 11 kasus illegal logging dan satu kasus perambahan hutan. Dari semua kasus tersebut, sudah vonis pengadilan. Pada 2018, Dinas LHK mencatat ada 9 kasus illegal logging, 2017 sebanyak 13 kasus illegal logging dan 2016 sebanyak 22 kasus illegal logging. Semua kasus sudah divonis pengadilan. (nas)