Penghuni Rusunawa akan Dibebani Biaya Sewa

Rusunawa Mandalika adalah salah satu dari tiga rusunawa yang menjadi aset Pemkot Mataram. Para penghuni rusunawa akan dikenakan biaya sewa setiap bulannya. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kota Mataram tak lagi menikmati fasilitas secara gratis. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sedang mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2020 tentang retribusi. Sewa kamar akan dibebankan ke penghuni mulai tahun 2021 mendatang.

Rencana menarik biaya sewa ke penghuni rusunawa telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Keuangan Daerah (BKD). Sebagai langkah awal dilakukan perubahan Perda besaran pengenaan biaya sewa, sehinga menjadi landasan menentukan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Iklan

“Perda itu kita tunggu,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam, Rabu, 26 Agustus 2020.

Selama ini pihaknya tidak memiliki dasar hukum untuk menarik biaya sewa. Rusunawa tersebut sebelumnya merupakan aset milik pemerintah pusat. Setelah diserahterima menjadi barang milik daerah, sebut Kemal, pemda memiliki kewenangan mengelola. Dia menyebutkan, empat twin blok rusunawa di antaranya berada di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Mandalika.

“Ada di tiga lokasi dengan empat twin blok,” sebutnya. Biaya yang dikeluarkan oleh penghuni rusunawa sesuai hasil kesepakatan dalam paguyuban. Warga bersepakat mengeluarkan Rp100 ribu/bulan. Uang yang terkumpul digunakan untuk biaya pemeliharaan.

Setelah perubahan regulasi, penghuni akan dibebani biaya sewa. Sewa satu kamar tidak mengalami kenaikan. “Tetap kita tarik Rp100 ribu/bulan sebagai potensi PAD,” terangnya.

Jumlah kamar yang tersedia sekitar 300 unit. Sekira 80 persen telah terisi. Jika dikalkulasi potensi PAD dari sewa kamar mencapai Rp300 juta/tahun. Biaya pemeliharaan akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan penghuni. Pihaknya akan memasangkan listrik prabayar. Artinya, penggunaan tergantung dari penghuni. Sementara, fasilitas umum akan jadi tanggungjawab pemerintah.

Perubahan Perda diyakini akan menjadi potensi PAD. Dari sewa kamar diperkirakan akan surplus Rp150 juta – Rp170 juta. Namun demikian, bisa saja tarif diturunkan dengan mengedepankan fungsi sosial dan kemanusian. “Dengan Rp100 ribu mereka sudah bisa menikmati tempat hunian yang nyaman,” demikian kata Kemal. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional