Penghapusan Pajak Hotel Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Ilustrasi Hotel. (Pexels)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana akan melakukan penghapusan terhadap pajak hotel dan restoran. Penghapusan ini sebagai stimulus untuk mengantisipasi dampak virus corona. Kebijakan ini menunggu arahan pemerintah pusat.

Kesepuluh daerah atau lokasi destinasi wisata yang akan dihapus adalah Bali, Manado, Yogyakarta, Labuan Baji, Batam, Bintan, Malang, Mandalika, Danau Toba dan Bangka Belitung.

Iklan

Menanggapi rencanap penghapusan pajak tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H.M.Syakirin Hukmi menyampaikan, kebijakan pemeirntah pusat,pihaknya masih posisi menunggu kejelasan. Apakah Kota Mataram juga termasu dari penghapusan pajak dan restoran sebagai stimulus mengantisipasi dampak virus corona.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya memanggil Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara serta Kota Mataram tidak diberikan undangan.

“Makanya kita posisi menunggu. Seperti apa sih kebijakan itu. Apakah Kota Mataram juga kena imbasnya,” jelas Syakirin ditemui,Jumat, 6 Maret 2020.

Sambil menunggu kepastian kebijakan tersebut, BKD tetap menarik pajak hotel dan restaurant sesuai amanat Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BKD tidak bisa mengambil sikap sebelum dikeluarkannya secara teknis kebijakan tersebut. Dan, dipastikan kebijakan akan dijalankan bilamana aturan telah dikeluarkan.

Pemerintah pusat pasti telah memikirkan konsekuensi dari penghapusan pajak dan restaurant.

“Mungkin pemerintah pusat telah memikirkan dampaknya kalau tidak memungut pajak,” ungkapnya.

Penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel sampai bulan Februari sebut Syakirin, relatif kecil dibandingkan bulan sama di tahun 2019 lalu. Dari target Rp 26 miliar. Realisasi di bulan Februari baru 12 persen atau sekira Rp 3,8 miliar. Semestinya, realisasi pajak hotel 16 persen. (cem)