Penghapusan Kerugian Negara Belum Disetujui

 Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, belum menyetujui penghapusan kerugian negara yang diusulkan oleh Pemkot Mataram. Di sisi lain, rekanan atau perusahaan penunggak pajak tidak ditemukan rimbanya. Kerugian negara yang diusulkan penghapusan yakni tunggakan pajak parkir sekitar tahun 2003 lalu, pajak restoran serta pajak reklame.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, pihaknya sudah beberapa bulan lalu, bersurat mengusulkan penghapusan tunggakan temuan kerugian negara ke BPK RI Perwakilan NTB, tetapi belum ada jawaban persetujuan penghapusan. Penghapusan harus berdasarkan rekomendasi BPK RI di Jakarta. “Proses penghapusan tidak semudah yang dipikirkan,” kata Alwan.

Iklan

Temuan kerugian negara pajak parkir sekitar Rp200 juta. Sedangkan, pajak restoran sekitar Rp 20 juta.

Inspektorat selaku auditor pengawas internal pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dari auditor negara. Pihaknya telah berusaha mencari pemilik dan perusahaannya, ternyata sudah tidak ada. “Kita sudah cari perusahaan dan restaurant itu tapi sudah tidak ada,” ujarnya.

Kendala dihadapi oleh Inspektorat disampaikan melalui sidang majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MTPTGR). Majelis TPTPGR yang diketuai oleh Sekretaris Daerah merekomendasikan untuk diusulkan penghapusan.

Karena ini adalah temuan BPK tegas Alwan, maka majelis TPTGR tidak bisa melakukan penghapusan. “Ini bukan temuan Inspektorat. Kalau itu temuan BPK yang hapus BPK,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya kembali akan mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan NTB, untuk mencari titik terang. Sehingga, kerugian negara bisa diputihkan dengan pertimbangan teknis dan kendala dihadapi di lapangan. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional