Penggunaan Masker di Mataram Meningkat

Operasi gabungan petugas untuk penegakan Perda NTB dan Perwal terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penularan virus Covid-19 di salah satu ruas jalan di Kota Mataram, Senin, 21 September 2020. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Tingkat kepatuhan masyarakat untuk memakai masker di Kota Mataram mengalami peningkatan. Parameternya dilihat dari razia yang dilakukan mengikuti penerapan Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Mataram sejak seminggu lalu.

Kabid Tibumtranlinmas Satpol PP Kota Mataram, M. Israk Tantawi Jauhari, menerangkan sejak dilakukan razia penggunaan masker sejak 14 September lalu pihaknya mencatat ada 53 pelanggar yang terjaring di Kota Mataram. Itu 31 orang bersedia membayar denda, 22 orang memilih sanksi sosial, ujarnya saat dikonfirmasi, Senin, 21 September 2020.

Iklan

Razia dilakukan untuk menekankan pada masyarakat pentingnya penggunaan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan Covid-19. Terlebih dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 34 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kalau hasil yang dari Kota Mataram, sesuai Perwali 34/2020 itu hari pertama ada 14 pelanggar, hari kedua 3 pelanggar, hari ketiga 18 pelanggar, hari keempat 12 pelanggar, hari kelima 6 pelanggar, ujar Aank, sapaan akrabnya.

Menurutnya, razia masker akan terus dilakukan sebagai bagian dari kampanye penegakan protokol kesehatan. Namun sampai saat ini hasil dari razia yang dilakukan diakui belum dapat menunjukkan gambaran umum terkait kepatuhan masyarakat, mengingat hasilnya yang masih fluktuatif. Kita belum bisa memprediski apakan terjadi penurunan atau penambahan pelanggar. Yang pasti jumlah pelanggar persentasenya dengan pengguna jalan yang dirazia saat itu sangat kecil, jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya menyayangkan masih ada pelanggar yang terjaring razia setiap harinya. Pasalnya, masing-masing pelanggar diakui membawa masker. Namun banyak yang memilih tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) standar tersebut di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Rata-rata lupa bawa, mereka semua sebenarya sudah punya masker di rumah. Sebagian lagi disimpan di dalam jok motor, jadi selama berkendara tidak dipakai, ujar Aank. Menurutnya, situasi tersebut membuat pihaknya merasa serba salah.

Dicontohkan seperti beberapa pelanggar yang mengaku tidak memiliki biaya untuk membayar denda sesuai yang diatur dalam Perda Nomor 7/2020. Di mana untuk masyarakat biasa diharuskan membayar sanksi administratif Rp100 ribu jika melanggar protokol kesehatan.

Sementara itu, untuk aparatur sipil negara diwajibkan membayar sanksi administratif sebesar Rp200 ribu jika melanggar protokol kesehatan. Kemudian untuk penyelenggara kegiatan yang melanggar protokol kesehatan membayar Rp250 ribu, dan pengelola usaha yang melanggar membayar Rp400 ribu.

Kadang kami serba salah. Kasihan juga. Makanya kami berikan sanksi sosial yang utama dulu, keuali beberapa pelanggar yang lebih memilih sanksi denda. Karena ada rasa malu dan sebagian tidak mau berlama-lama di lokasi razia, tandas Aank. (bay)