Penggunaan DBHCHT Dinilai Belum Pro Petani Tembakau

Petani tembakau asal Praya Timur mendatangi gedung DPRD Loteng, Senin, 2 Maret 2020. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah menikmati Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sejak tahun 2010 lalu. Namun hingga saat ini, pengalokasian dan penggunaan dana tersebut dinilai belum pro petani tembakau. Dimana petani tembakau masih saja dihadapkan pada berbagai persoalan. Padahal DBHCHT disalurkan oleh pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani tembakau.

Hal itu diungkapkan sejumlah petani tembakau asal Praya Timur, saat hearing dengan Komisi I DPRD Loteng, Senin, 2 Maret 2020. Hamzawadi, perwakilan petani tembakau mengatakan kalau pengalokasian dan penggunaan DBH-CHT oleh Pemkab Loteng sejauh ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh petani. Belum menyentuh pada akar persoalan yang dihadapi para petani.

Iklan

Walaupun program-program yang dibiayai dari DBHCHT tersebut juga penting. Padahal peraturan pemerintah pusat menginginkan penggunaan DBHCHT harusnya lebih khusus. Menangani persoalan-persoalan yang dihadapkan para petani tembakau. “Yang ada DBHCHT digunakan untuk membiayai pelatihan-pelatihan pelaku UKM kemudian membangun jalan usaha tani. Walaupun itu penting, tapi tidak bersentuhan langsung dengan persoalan yang dihadapi petani tembakau,” terangnya.

Mestinya anggaran daerah yang bersumber dari DBHCHT digunakan untuk menyiapkan pupuk bagi petani tembakau. Supaya ketika musim tanam tembakau, petani tembakau tidak kesulitan mencari pupuk. Selain itu, penyediaan air baku serta peralatan pendukung produksi tembakau. “Hampir setiap musim tanam tembakau petani tembakau selalu berhadapan dengan harga pupuk yang mahal serta langka. Kemudian minimnya ketersediaan air. Dan, ketika musim panen tiba petani tembakau kembali harus berhadapan dengan kenyataan soal harga tembakau yang anjlok,” jelasnya.

Hal-hal seperti itulah yang semestinya dibiayai dari DBHCHT. Supaya arah penggunaan DBH-CHT benar-benar terarah. Tidak kemudian diarahkan ke hal-hal yang jauh dari kepentingan petani tembakau. “Kalau pengalokasian dan penggunaan DBHCHT benar-benar tepat, permasalahan yang dihadapi petani tembakau di Loteng pastinya bisa teratasi,” tandasnya.

Terkait persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, menegaskan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi petani tembakau tersebut akan jadi bahan evaluasi DPRD Loteng ke depan. Pihaknya berjanji akan memanggil pihak terkait yang mengelola dan menggunakan DBHCHT, guna membahas pola pengelolaan DBHCHT ke depan.

Bahkan bila diperlukan, DPRD Loteng nanti akan menginisiasi terbentukan regulasi yang khusus mengatur tata kelola penggunaan DBHCHT. Tentunya sesuai dengan peratutan pemerintah pusat. “Semua pihak terkait akan kita panggil segera. Termasuk para petani tembakau. Untuk membahas, bagaimana pengelolaan DBHCHT yang sesuai dengan aturan dan harapan petani tembakau,” pungkas politisi PPP ini. (kir)