Penggunaan Dana Covid-19, Pemkab Loteng Gandeng Kejaksaan

Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri bersama Kajari Loteng, Fadil Regan menunjukkan naskah nota kesepahaman atau MoU pendampingan dana Covid-19 yang telah ditandatangani di kantor Kejari Loteng, Selasa, 12 Oktober 2021.(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng mengawal penggunaan dana penanggulangan pandemi Covid-19. Ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., dengan Kajari Loteng, Fadil Regan, S.H., di kantor Kejari Loteng, Selasa, 12 Oktober 2021.

“Kesepakatan bersama ini berupa pendampingan hukum dalam kegiatan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan pencegahan dan atau penanganan Covid-19,” sebut Bupati Loteng, seraya menyampaikan apresiasi kepada Kejari Loteng atas dukungan yang diberikan.

Iklan

Dengan adanya pendampingan tersebut, pemkab berharap penggunaan dana Covid-19 bisa tepat sasaran. Di mana nantinya, Kejari Loteng akan memberikan pertimbangan hukum terhadap setiap penggunaan dana Covid-19. Sehingga potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa berimplikasi hukum bisa dicegah atau diminimalir.

Karena sering kali, kesalah kecil  bisa menjadi persoalan kalau tidak dicegah sejak awal. “Seringkali orang tersandung oleh batu kecil, maka penting sebelum kita melakukan sesuatu menanyakan kepada pihaknya paham. Sehingga kita tidak keliru,” tegasnya.

Pathul menegaskan, hukum tidak mengenal siapapun. Bila ada yang bersalah, siapapun itu pasti ditindak. Sehingga diharapan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng, perlu memperbanyak diskusi dengan pihak Kejari Loteng. Terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana Covid-19.

Mengingat banyak persoalan-persoalan hukum yang belum dipahami. Jadi penting untuk terus belajar kepada pihak yang paham aturan dan regulasi hukum. “Kerjasama ini bentuk sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah daerah dengan Kejari Loteng. Dan, kedepan akan terus kita tingkatkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Demi tegakknya supremasi hukum,” pungkas Pathul.

Kajari Loteng, Fadil Regan, SH., menegaskan jalinan kerjasama tersebut merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan sesuai amanah UU. No. 16 tahun 2004. Di mana kejaksaan diharuskan untuk bisa ikut berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan di daerah. Harapannya, tentu dengan keterlibatan kejaksaan tersebut proses pembangunan, terutama terkait penggunaan dana Covid-19 bisa berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Pemkab Loteng dengan Kejari Loteng sudah pernah menandatangani kerjasama serupa. Tapi harus diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku. “MoU ini sebenarnya setiap tahun harus tetap dilakukan perpanjangan sesuai dengan SOP yang ada di kejaksaan,” sebutnya.

Selain bantuan hukum, kerjasama tersebut juga mencakup dukungan Kejari Loteng kepada pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan pengembalian keuanganan negara, jika ditemukan ada persoalan dalam proses pengelolaan anggaran daeah. Sesuai hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI. (kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional