Pengerjaan Molor, Rekanan PJU Bakal Dikenai Sanksi

Giri Menang (Suara NTB) – Dua rekanan yang mengerjakan proyek meterisasi senilai Rp 2,5 miliar masing-masing meterisasi PJU wilayah Gerung-Lembar senilai Rp 1.146.782.000 dan meterisasi PJU wilayah Batulayar-Gunungsari senilai Rp 1.396.727.000 bakal dijatuhkan sanksi. Sanksinya berupa putus kontrak, denda bahkan hingga blacklist.

Pasalnya, dua rekanan ini tak kunjung menuntaskan proyek yang ditangani tersebut. Bahkan hingga habis masa tambahan waktu 50 hari, rekanan tersebut tak bisa menyelesaikan proyek. Atas dasar itulah, sesuai ketentuan maka kontraktor tersebut disanksi tegas.

Iklan

“Sesuai ketentuan kalau terlambat dan melewati tahun anggaran, maka diberikan kesempatan 50 hari. Tapi kalau tidak bisa tuntas maka diberikan punishment, bisa putus kontrak, diwajibkan bayar denda bahkan di-blacklist,” tegas Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lobar, Poniman, akhir pekan kemarin.

Mantan Kadis Koperasi dan UMKM ini, menegaskan, jika alasan kontraktor rasional, maka cukup sanksinya diputus kontrak dan denda. Akan tetapi jika karena kelalaian, kesengajaan tentu kontraktor di-blacklist.

Diakui sejauh ini tengah dilakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan kontraktor, pemda telah memanggil PPK dan tim pengawas proyek terlambat. Ia tak ragu memberikan sanksi terhadap kontraktor tak mampu menuntaskan proyek. Sebab hal ini mengacu aturan, di samping itu jangan sampai daerah dirugikan.

Menyoal dana dari denda proyek yang terlambat, diakui sejauh ini masih diinventarisir. Pihaknya tengah mendata proyek terlambat termasuk dendanya. PPK sudah menghitung denda proyek, berdasarkan evaluasi dari tim pengawasnya. Selanjutnya dinaikkan ke kepala SKPD, barulah ditetapkan denda dan disetor ke kas daerah. Setelah itu dilaporkan oleh masing-masing SKPD.

Terkait progres lelang proyek tahun ini, diakui masih persiapan desain perencanaan untuk tender. Sejauh ini belum ada satupun proyek yang sudah dieksekusi. “Kita harapkan lebih cepat apalagi sudah diterapkan e-lelang cepat,” jelasnya.

Namun hal ini kembali ke masing-masing pengguna anggaran. Seharusnya cepat membuat perencanaan, sebab SKPD sudah tahu mana proyek yang menggunakan lelang biasa dan e-lelang cepat. Menurutnya proses ini lambannya di SKPD. Pihaknya menargetkan, bulan Maret sudah mengajukan ke ULP untuk perencanaan tender.

Sementara eksekusi tergantung kapan lengkapnya administrasi lelang. Jika lewat bulan Maret, maka dikhawatirkan pengerjaan proyek molor lagi, karena proses eksekusi bakal berlangsung pertengahan tahun ini dan belum tentu tereksekusi. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here