Pengentasan Kemiskinan dan Lingkungan Hidup di NTB Harus Diperhatikan

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H. L. Darma Setiawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi satu dari 10 rioritas pembangunan daerah yang penting untuk diperhatikan oleh para pemangku kebijakan di NTB, selama lima tahun mendatang.

Hal ini terungkap melalui pemandangan umum Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB, dalam Rapat Paripurna yang membahas Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2018-2023, di DPRD NTB, Rabu (7/11).

Iklan

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H. L. Darma Setiawan, SH, dalam rapat tersebut mengutarakan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur NTB yang baru.

“(RPJMD) dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di NTB tahun 2018-2023 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan beberapa persoalan penting dalam lima tahun pembangunan daerah di Provinsi NTB. Beberapa persoalan itu adalah, masih lemah dan kurangnya Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Peningkatan IPM, Pengentasan Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Hidup. Semuanya dikelompokkan dalam 10 prioritas pembangunan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi NTB.

Setelah mencermati dan mengkaji penyampaian dokumen naskah RPJMD, Fraksi Partai Golkar pun mengutarakan sejumlah hal. Salah satunya adalah terkait evaluasi apa yang telah dilakukan oleh eksekutif, sampai dengan akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB tahun 2013 – 2018. “Sudah berapa persenkah target RPJPD Provinsi NTB 2005 – 2025 yang telah dapat dicapai?”

Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan berapa persen target RPJPD Provinsi NTB yang hendak dicapai. “Terutama, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mohon penjelasan,” ujar Darma Setiawan.

Ia menambahkan, hingga 2025 mendatang, seluruh gerak pembangunan di Provinsi NTB harus selalu mengacu atau mendasarkan pada RPJPD yang saat ini masih berlaku. Dan, dari satu RPJMD ke RPJMD berikutnya haruslah berkesinambungan.

Artinya, RPJMD Tahun 2018-2023 harus pula mengacu dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018, walaupun substansi dan penekanannya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang kemungkinan akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Memperhatikan LKPJ akhir masa jabatan Gubernur tahun 2013 – 2018, ada sejumlah capaian yang baik dan ada pula hal-hal yang belum tercapai. “Terhadap hal-hal yang telah berhasil dicapai, hendaknya terus ditingkatkan pada masa lima tahun mendatang. Sedangkan terhadap IKU yang pencapaiannya masih kurang optimal, yaitu Indeks Ketimpangan Antar Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara maupun Mancanegara, serta load factor angkutan perkotaan, haruslah menjadi perhatian sungguh-sungguh untuk terus diikhtiarkan penyelesaiannya pada pelaksanaan RPJMD 2018-2023,” ujarnya.

Kendala utamanya, ujar Darma Setiawan, adalah masalah pemerataan, masalah lama tinggal wisatawan dan masalah penggunaan angkutan publik.

Masalah kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Pemprov NTB. Hingga 2017, masih terdapat sekitar 17,25 persen penduduk NTB yang hidup dalam kondisi miskin. “Persentase penduduk miskin NTB ternyata masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional sebesar 10,96 persen,” sebutnya. (aan)