Pengentasan Kekerasan Anak Butuh Perbaikan Sistem Edukasi

Foto bersama Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Kepala DP3AP2KB NTB,  Ir. Husnanidiaty Nurdin dengan peserta Forum Koordinasi Pelaksana Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Mataram, Kamis, 19 November 2020.

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menekankan penanganan kasus kekerasan anak di NTB masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang membutuhkan solusi jangka panjang. Kurangnya edukasi terkait perlindungan hak-hak anak disinyalir menjadi alasan masih banyaknya kasus yang tercatat sampai saat ini.

“Sebenarnya kita sudah punya perda yang mengatur perlindungan anak itu, tapi itu juga kan sifatnya kuratif. Kalau saya, dari pada mengedepankan penindakan kenapa kita tidak mengedepankan preventif ini. Pencegahannya yang utama,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut, Kamis, 19 November 2020.

Ditemui seusai membuka kegiatan Forum Koordinasi Pelaksana Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Mataram, Umi Rohmi meyebut edukasi menyeluruh di tingkat keluarga menjadi kunci mengentska kasus kekerasan pada anak. “Kekerasan-kekerasan yang terjadi itu akan terjadi terus-menerus tanpa ada satu sistem yang kita bangun untuk menolaknya,” jelasnya.

Untuk itu, seluruh lembaga dan lapisan masyarakat diharapkan terlibat. Di mana selain keluarga, lingkungan sekolah juga menjadi lokus utama untuk memberi pengetahuan terkait hak-hak ana yang perlu dilindungi.

“Selain sekolah, kita di NTB ini juga berusaha supaya lewat jalur-jalur kegiatan yang terjadi setiap bulan di setiap dusun. Salah satunya lewat posyandu yang bisa kita gunakan untuk edukasi masyarakat. Termasuk pengajian dan lain sebagainya,” ujar Wagub.

Menurut Umi Rohmi, penerapan dari perda perlindungan perempuan dan anak yang beberapa waktu lalu disahkan di NTB mrmang belum bisa berjalan maksimal. “Masyarakat harus mengerti bahwa anak itu titipan Allah. Jangan sampai disia-siakan. Anak juga harus paham haknya, kalau dia tidak boleh disiksa,” tegasnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan implementasi perlindungan anak tersebut antara lain menberikan edukasi langsung di tingkat sekolah. Terutama untuk tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov NTB.

“Ini yang sudah kami lakukan. Jadi masalah pendidikan reproduksi remaja, tentang bagaimana akhlak dan segala macam itu kan masuk di pendidikan SMA, SMK. Selain juga tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti yang dilakukan sekarang ini yang terus dibangun kerjasama satu sama lain,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin, menerangkan angka kekerasan anak di NTB sampai saat ini masih cukup tinggi. Di mana NTB menduduki peringkat 7 secara nasional.

Berdasarkan catatan pihaknya, sampai dengan 10 November 2020 tercatat 241 kasus kekerasan anak yang tersebar si 10 kabupaten/kota. Kabupaten Lombok Utara memiliki kasus terbanyak dengan 51 kasus yang ditangani.

Bentuk kasus sendiri bervariasi. Mulai dari kekerasan fisik sebanyak delapan kasus, psikis empat kasus, kekerasan seksual delapan kasus, pelantaran anak empat kasus dan lain-lain 27 kasus.

Selanjutnya Lombok Timur dengan 43 kasus. Antara lain kekerasan fisik tiga kasus, psikis dua kasus, kekerasan seksual 15 kasus, pelantaran empat kasus dan lainnya 19 kasus. Kabupaten Sumbawa 40 kasus terdari dari kekerasan fisik 15 kasus dan kekerasan seksual 25 kasus.

Kabupaten Dompu dengan 24 kasus, terdiri dari kekerasan fisik tiga kasus, psikis tiga kasus, kekerasan seksual 14 kasus, eksploitasi anak satu kasus dan pelantaran anak tiga kasus.  Kemudian Lombok 23 kasus, terdiri dari kekerasan fisik 10 kasus dan kekerasan seksual 13 kasus.

Kota Bima 22 kasus, terdiri dari kekerasan fisik tujuh kasus, kekerasan seksual 12 kasus dan lainnya tiga kasus. Lombol Barat 15 kasus, terdiri dari kekerasan fisik tiga kasus, kekerasan seksual empat kasus, TPPO lima kasus dan lainnya tiga kasus.

Kabupaten Bima 11 kasus, terdiri dari kekerasan fisik satu kasus dan kekerasan seksual 10 kasus. Terakhir di Mataram enam kasus, terdiri dari kekerasan psikis tiga kasus, kekerasan seksual satu kasus, eksploitasi anak satu kasus dan pelantaran anak satu kasus.

“Kalau kasus perkawinan anak sampai tanggal 10 November 2020 itu tercatat sebanyak 717 kasus, berdasarkan data pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama,” ujar Husnanidiaty. (bay)