Pengendalian Penduduk Dorong Peningkatan SDM Generasi Bangsa

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS., bersama Kepala BKKBN perwakilan NTB, Direktur Analisasi Pengendalian Penduduk Pusat, Kepala DP3AP2KB Loteng, berfoto bersama.

Praya (Suara NTB) – Pemerintah saat ini terus berupaya maksimal mengendalikan jumlah penduduk, melalui berbagai program. Salah satunya dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB). Dengan begitu diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Mengingat, jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 260 juta jiwa lebih. Sedangkan untuk NTB, jumlah penduduknya sudah di atas 5 juta jiwa. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS., saat berbicara pada Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk bersama mitra di Ponpes Nurani Al Ikhlas Dusun Rajan Desa Pengembur Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), Senin (12/11), di satu sisi memang jadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Namun di sisi lain, hal tersebut justru menjadi beban bagi negara.

Pasalnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduknya tergolong masih rendah. “Jumlah penduduk kita memang besar. Tapi kualitas SDM-nya masih rendah. Itulah kenapa kemudian, besarnya jumlah penduduk belum mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan,” jelasnya.

Iklan

Sehingga pemerintah terus berupaya mengendalikan jumlah penduduk. Agar jumlah penduduk tidak terlalu tinggi. Dengan begitu bisa memberikan jaminan peningkatan kualitas SDM masyarakat. “Jadi tingginya jumlah penduduk, secara tidak langsung juga berpengaruh pada kualitas SDM masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan pada tataran keluarga misalnya, dengan jumlah anak yang sedikit punya peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf ekonominya. Jika dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anak banyak. Karena beban ekonomi keluarga dengan anak yang sedikit lebih ringan. Sehingga bisa memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan yang baik.  “Kalau kualitas kesehatan dan pendidikan sudah baik, maka itu bisa membantu peningkatan kualitas SDM masyarakat. Inilah akhir dari tujuan dilakukan pengendalian penduduk,” terangnya. Bukan semata-mata untuk membatasi jumlah penduduk. Tetapi lebih pada bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM generasi bangsa ini. Sehingga keberadaan jumlah penduduk yang tinggi, benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi negara. Karena paling tidak, dengan dukungan SDM yang berkualitas, Indonesia akan bisa menjadi negara maju dan siap bersaing dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan jumlah penduduk, tambah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si., di tempat yang sama. Selama ini banyak anggaran yang keliru soal program KB. Bahwa program KB itu melarang kelahiran. Padahal tujuan untuk mengendalikan. “Program KB bukan melarang kehamilan. Tetapi lebih pada pengendalian kehamilan. Baik itu dari sisi jumlah serta jarak kehamilan. Supaya jangan terlalu banyak, terlalu sering serta terlalu dekat,” jelasnya.

Kedepan peran semua elemen dalam mendukung upaya pengendalian penduduk sangat diharapkan. Termasuk kalangan ponpes. Untuk bisa bersama-sama memberikan pengetahuan serta pemahaman yang baik kepada masyarakat akan arti penting mengendalikan jumlah penduduk. Supaya bisa mendorong peningkatan kualitas SDM generasi bangsa di masa yang akan datang.

Hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut, Direktur Analisis Pengendalian Penduduk, Taruna. Dari unsur pemerintah daerah hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Loteng, H. Mulyardi Yunuf serta ratusan warga Desa Pengembur. (kir/*)