Pengembang Mulai Lirik Program Rumah Subsidi

Mataram (Suara NTB) – Pengembang  di NTB mulai melirik porsi pembiayaan program rumah subsidi yang disiapkan oleh pemerintah. Sektor property untuk komersil dalam situasi ekonomi seperti saat ini cenderung diabaikan.

Kepala Bank Tabungan Negara (BTN) Mataram, Elvis Syahri mengatakan jumlah antrean nasabah yang mengajukan pembiayaan perumahan dari pengembang cukup banyak. BTN harus menyeleksi calon nasabah yang layak dibiayai.

Iklan

Banyaknya pengembang yang mengejar porsi pembiayaan untuk perumahan subsidi ini menurutnya baik bagi masyarakat.

Akan banyak pilihan untuk menentukan pengembang mana yang menyiapkan perumahan dengan memenuhi kualitas fisik bangunan, tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta jarak yang memadai antar unit rumah, serta terpenuhinya kualitas lingkungan dan penataannya yang dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat.

“Pengembang melihat potensi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) ini besar, sehingga banyak pengembang terjun. Dulunya mereka bergerak ke komersil, sekarang bergerak ke program sejuta rumah,” kata Elvis, Selasa, 14 Februari 2017.

Dari sisi pembiayaan, BTN tidak menentukan target unit rumah subsidi yang harus dibiayai tahun ini. Tetapi BTN memiliki target minimal pembiayaan. Tahun lalu, BTN membiayai rumah subsidi hingga sebanyak 1.800-an unit, naik signifikan dari pembiayaan rumah subsidi untuk tahun 2015 sebanyak 300-an unit. Tahun 2017 ini, target pembiayaannya akan naik lagi sebesar 30 persen dari pembiayaan tahun 2016.

“Tahun 2017 kami memperkirakan jumlah rumah subsidi yang akan kami biayai naik signifikan. Kami siapkan pembiayaan kepada pengembang, baik untuk untuk penyiapan lahan, konstruksi, maupun KPR-nya,” tambah Elvis.

Kendati demikian Elvis tetap menekankan, rumah subsidi dikhususkan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal Rp 4 juta. Bukan kemudian dijadikan sarana untuk berinvestasi. Apalagi program sejuta rumah dihajatkan untuk mengurangi backlog perumahan di setiap daerah.

Rumah subsidi harga yang harus ditanggung oleh masyarakat sebesar Rp 141 juta/unit. Dapat dicicil sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 900 ribu sebulan. Diperuntukkan tidak saja kepada PNS, umumnya kepada seluruh masyarakat dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti yang telah disebutnya.

“Yang penting memiliki kemampuan untuk menyetor bulanan,” demikian Elvis. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here