Pengelolaan Terminal Mandalika Diambil Alih Kemenhub

Mataram (suarantb.com) – Pengelolaan Terminal Mandalika diambil alih pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemkot Mataram tak lagi bertanggung jawab mengelola terminal tipe A tersebut baik dari segi pembiayaan dan struktur organisasi kepemimpinan.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Mahfuddin Noor mengatakan, kebijakan ini merupakan amanat undang-undang. Kemenhub menginginkan terminal tipe A yang umumnya berada di ibukota provinsi sebagai simpul transportasi yang menghubungkan wilayah antar provinsi. Dengan demikian infrastruktur serta pelayanan di terminal tersebut lebih baik dari saat ini.

Iklan

“Mungkin kalau diserahkan kepada daerah, meskipun meningkat, tapi agak lambat. Tapi kalau sudah ditangani oleh kementerian tentu lebih baik,” katanya, Jum’at, 2 September 2016. Beberapa terminal yang sudah ditangani pemerintah pusat jauh lebih bagus. Seperti adanya area khusus keberangkatan dan kedatangan. Dengan demikian, penataan terminal akan menjadi lebih tertib.

Selain Terminal Mandalika, terminal di NTB yang akan diambil alih berada di Kota Bima. Belum lama ini perwakilan Pemkot Mataram menghadiri rapat di Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub membahas persiapan pemindahan infrastruktur, sarana prasarana dan personel di terminal tipe A dan jembatan timbang. Dalam rapat tersebut juga telah ditandatangani perjanjian kerja sama dan penyerahan terminal secara resmi kepada Plt Sekda Kota Mataram.

Dalam rangka pengalihan terminal tersebut, pemerintah pusat ingin mengakomodir semua organisasi terminal. Menurut Mahfuddin tidak ada masalah terkait struktur dan bangunan. Namun perlu diadakan kajian lebih mendalam untuk pengalihan personel terminal, mengingat ASN maupun non-ASN di terminal tersebut merupakan pegawai daerah, tentu pengalihan tersebut harus melalui mekanisme tersendiri.

“Pengalihan tersebut mengacu kepada keinginan personel dulu, baru kemudian proses administrasi kepegawaiannya kembali kepada persetujuan Pak Walikota boleh atau tidaknya,” pungkasnya. (rdi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here