Pengelolaan Sistem Kendali Lalin di Mataram Belum Maksimal

Operator ATCS Dinas Perhubungan Kota Mataram, memantau simpang empat Pagesangan melalui layar monitor. Pengelolaan kamera pengawas setelah dihibahkan oleh pemerintah pusat belum maksimal. Dishub terkendala anggaran dan material. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Perhubungan di tahun 2019 lalu telah menghibahkan Area Traffic Control System (ATCS) atau sistem kendali lalulintas kendaraan ke Pemkot Mataram. Minimnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) jadi pemicu tak maksimalnya pengelolaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menjelaskan, sistem kendali lalu lintas kendaraan atau ATCS telah dihibahkan oleh pemerintah pusat. Secara otomatis tanggungjawab sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Konsekuensi dari penyerahan ATCS itu, pemda harus siap untuk pengembangan dan pemeliharaanya. Seperti, anggaran, material dan SDM.

Iklan

“Tidak bisa bicara soal fasilitas tapi orang yang akan menggerakkan atau memakai fasilitas itu juga penting,” kata Saleh ditemui, Jumat, 6 Maret 2020. Operator ATC minimal menguasai teknologi informasi, memahami dan merekayasa lalu lintas, serta memiliki suara yang enak didengar oleh masyarakat. Diakui, pelatihan bagi operator sudah dilaksanakan di tahun 2018 silam. Tetapi tenaga masih terbatas.

Seharusnya, operator bekerja bergiliran sampai 24 jam atau paling tidak pergantian petugas sampai jam 12 malam. “Jam 12 malam jarang ada kemacetan. Kecuali di titik tertentu jam 10 malam ada yang macet,” ucapnya.

Pasca pengalihan pengelolaan ATCS diakui, belum maksimal. Keterbatasan anggaran dan material pendukung lainnya. Dia menyebutkan, dari 38 simpang di Kota Mataram baru terpasang tujuh kamera pengawas. Oleh karena itu, Dishub menjalin komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder lainnya untuk menambah kamera pengawas disimpang empat yang terkoneksi langsung ke ruang kontrol sistem.

“Iya, memang money and material ini jadi kendala kita,” sebutnya.

Selama beroperasi, petugas banyak mendapatkan pelanggaran lalu lintas. Seperti, tidak memakai helm, merokok, melewati marga jalan dan lainnya. Saleh mencatat dari 10 pengendara sepeda motor saja pelanggarannya bisa mencapai 40.

Oleh sebab itu, kedepannya perlu penegakan hukum berat terhadap pelanggaran lalu lintas. Seperti di Kota Surabaya pelanggaran lalu lintas sangat minim. Pemerintah Kota Surabaya tegas dan memberikan sanksi ke pengendara. “Bisa dilihat di Surabaya. Kalau ada 10 sepeda motor, kalau ada satu pengendara yang tidak pakai helm. Kalau kita di sini ini kesadaran berlalu lintasnya masih kurang,” demikian kata Saleh. (cem)