Pengelolaan Rusunawa Bantu Perbaikan Taraf Hidup Masyarakat

Penghuni Rusunawa Mandalika hendak keluar mencari kebutuhan harian. Tinggal di rusunawa adalah salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal layak berbiaya murah.(Suara NTB/bay)

Adalah Siti Soleha, warga kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, menuturkan, dia telah enam tahun menempati salah satu unit di Rusunawa Mandalika yang terletat di Kelurahan Mandalika. “Di sini jauh lebih baik. Daripada kita kontrak di tempat lain, paling enak di sini,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 17 Februari 2021.

Diceritakan Siti, dia tinggal di Rusunawa bersama enam orang anaknya. Sebelum menempati unit di rusunawa, dirinya sempat tinggal di kos ataupun menyewa rumah yang cukup mahal untuk kemampuan ekonomi keluarganya.

Iklan

“Kalau di sini saya hanya bayar Rp395 ribu per bulan. Itu Rp6 ribu buat sampah, Rp115 ribu bayar sewa unit di lantai 3, air kira-kira Rp30 ribu per bulan, sisanya untuk listrik,” jelas perempuan yang sehari-hari berdagang di lantai dasar Rusunawa Mandalika tersebut.

Dengan anak-anak yang masih kecil, Siti mengaku tinggal di Rusunawa adalah pilihan terbaik. Termasuk untuk keamanan dan solidaritas penghuni. “Di sini juga halamannya luas. Jadi cukup membantu untuk keluarga saya bisa tinggal di sini,” ujarnya.

Kendati masing-masing penghuni hanya diberikan waktu sewa secara formal selama tiga tahun, Siti mengaku perpanjangan izin tinggal masih dapat dilakukan. Karena itu dirinya bisa menempati unit di Rusunawa Mandalika hingga enam tahun.

“Jadi dari pengelola juga kemanusiannya tinggi. Saya saja perpanjang supaya bisa enam tahun. Kalau tinggal di kos atau rumah kontrakan, telat sebulan saja kita sudah diusir biasanya. Di sini telah lebih tiga bulan saja, paling kita dimatikan listrik. Itupun sudah nyala lagi walaupun kita bayar satu bulan dulu,” ujar Siti.

Selain itu, dirinya berharap Pemkot Mataram memiliki program khusus untuk membantu penghuni rusunawa memperbaiki taraf hidupnya. Salah satunya dapat dilakukan dengan memfasilitasi tabungan bagi penghuni.

“Kalau menabung Rp20 ribu per hari misalnya kita sebenarnya mau. Cuma untuk ke bank dan buka tabungan itu yang kita agak susah. Mungkin dari pemerintah bisa membantu supaya petugas bank-nya yang datang, supaya kita juga punya tabungan untuk masa depan,” ujar Siti.

Rusunawa Mandalika sendiri memiliki 198 unit kamar yang terbagi dengan bentuk fisik twin blok lantai lima. Sampai saat ini, Siti menyebut telah ada 200 kepala keluarga (KK) yang menempati rusunawa tersebut.

Selain Rusunawa Mandalika, di Kota Mataram berdiri juga dua rusunawa lainnya, yaitu Rusunawa Montong Are di kelurahan yang sama dengan jumlah kamar mencapai 98 unit dan Rusunawa Selagalas dengan jumlah kamar 90 unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam, menerangkan peminat rusunawa di Kota Mataram memang cukup tinggi. Pihaknya mencatat antrean penghuni baru yang ingin menempati rusunawa di Kota Mataram mencapai 30-40 KK di masing-masing rusunawa.

“Tapi sekarang ini tingkat hunian kita memang masih penuh. Kisaran 85-90 persen itu sudah penuh, karena yang 10-15 persennya memang tidak kita sewakan yang di lantai bawah untuk menjaga kemungkinan adanya warga yang atau punya kebutuhan khusus,” jelasnya, Rabu, 17 Februari 2021.

Menurut Kemal, dalam pengelolaan rusunawa pemenuhan fungsi sosial dan kemanusiaan adalah yang terberat. Dicontohkannya seperti aturan tata-tertib yang membatasi masing-masing penghuni hanya boleh tinggal di rusunawa selama tiga tahun. Namun dalam prosesnya banyak penghuni yang belum bisa memperbaiki taraf ekonominya hingga masa tinggal di rusunawa habis.

“Artinya dengan mereka tinggal tiga tahun itu kita harapkan mereka bisa memiliki rumah sendiri melalui rumah subsidi. Tapi kalau sudah tiga tahun kita beri kesempatan memperpanjang lagi kalau memang belum juga bisa punya rumah. Kita tidak mungkin mengusir, karena dari aturan di kementerian juga fungsi sosial dan kemanusiaan itu yang penting,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga telah mengajukan diterbitkannya peraturan walikota (Perwal) yang mengatur biaya sewa rusunawa dapat masuk ke kas daerah. Mengingat tiga rusunawa yang ada saat ini telah menjadi aset daerah setelah diserahkan oleh pemerintah pusat ke Pemkot Mataram.

“Kita sudah menyampaikan perhitungan biaya besaran sewa rusunawa untuk dimasukkan dalam Perwal tetang pengelolaan aset daerah. Sekarang kita tinggal menunggu untuk dipanggil, apakah itu bisa dimasukkan atau disetorkan ke kas daerah, kita sudah siap,” ujar Kemal.

Untuk besaran sewa, pihaknya tetap mengacu pada hasil pertemuan dengan paguyuban di masing-masing rusunawa. Di mana besaran sewa ditetapkan sebesar Rp100-115 ribu dengan target pendapatan Rp300 juta untuk tiga rusunawa yang menajadi aset daerah.

“Kita menunggu pelantikan Walikota juga. Jadi nanti mungkin Walikota yang baru yang menandatangani perwalnya,” tandas Kemal. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional