Pengelolaan Parkir Sistem Konvensional Harus Diubah

Juru parkir di Pasar Kebon Roek,Ampenan mengatur kendaraan yang akan keluar. Pengelolaan parkir dengan sistem konvesional perlu diubah karena berpotensi terjadinya kebocoran sumber pendapatan asli daerah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum menjadi pekerjaan rumah Kota Mataram. Selain target tidak tercapai, dugaan kebocoran menjadi persoalan tiap tahunnya. Tata kelola parkir dengan sistem konvensional perlu diubah.

Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana menerangkan, tata kelola parkir tepi jalan umum menggunakan aplikasi e – money yang telah diuji coba cukup efektif,walaupun belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Pola ini telah berjalan di sejumlah titik dan mendapat antusias dari masyarakat.Sistem parkir non tunai harus mulai disosialisasikan ke masyarakat dan diikuti oleh juru parkir agar beradaptasi.Dengan sistem itu diyakini kebocoran parkir dapat diminimalisir.“Kebocoran tidak ada terjadi dan sistem konvensional seperti sekarang ini harus diubah,”kata Walikota ditemuiKamis, 1 April 2021.

Iklan

Dia mengkhawatirkan apabila sistem konvensional ini tetap dipertahankan maka potensi kebocoran pasti terjadi.Praktiknya, banyak jukir nakal yang tidak memberikan karcis ke pelanggan atau mengambil uang tidak sesuai yang diatur dalam perda maupun perwal.Disatu sisi,laporan retribusi yang diterima oleh Dinas Perhubungan berdasarkan bongkol karcis yang habis.

Menurut Walikota,praktik semacam ini jelas merugikan daerah. Sumber pendapatan tidak terserap maksimal padahal pembangunan bersumber dari pajak dan retribusi.“Potensi kebocoran ini harus kita tutup rapat,”tegasnya.

Walikota sepakat jika ekosistem digital diterapkan di Kota Mataram.Hal ini sebagai bentuk akselarasi sehingga bisa diduplikasikan ke tempat lainnya. Sistem e – money di beberapa titik strategis perlu dikembangkan ke tempat lain seperti pasar, pusat perbelanjaan dan lokasi – lokasi potensial lainnya. Parkir menjadi primadona dan sumber pendapatan menjanjikan jika digarap secara maksimal.

Terkait indikasi bos parkir yang memicu kebocoran retribusi daerah? Praktik semacam itu dinilai pasti terjadi di seluruh kota besar di Indonesia. Menurutnya, sepanjang jukir bekerja dengan baik dan menyelesaikan tanggungjawabnya serta menyetor sesuai ketentuan tidak menjadi masalah.Tetapi harus ada kepastian terhadap keamanan dan kenyaman pelanggan.(cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional