Pengelolaan Parkir Rumah Sakit Terancam Diambil Alih

Pengunjung RSUD Kota Mataram sedang mengambil tiket parkir di pintu masuk RSUD Kota Mataram, Jumat, 24 September 2021.(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram terus mendalami indikasi pelanggaran dilakukan oleh pengelola parkir rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Salah satunya memeriksa izin pengelolaan. Pengelolaan terancam diambil alih bilamana perusahaan asal Jakarta itu tidak mengantongi dan segera mengurus izin.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, hasil rapat koordinasi bersama instansi teknis disepakati beberapa hal. Pertama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu segera melakukan pengecekan terhadap izin pengelolaan dari D’Parking selaku pengelola parkir di rumah sakit. Pasalnya, informasi berkembang mereka tidak mengantongi izin sejak tahun 2018 lalu.

Iklan

Kesepakatan kedua adalah, menyurati Inspektorat selaku auditor pengawas internal pemerintah melakukan audit khusus atau audit investigas terhadap perusahaan pengelola parkir. Tujuannya mengetahui sejauh mana perizinan, pendapatan maupun kelengkapan administrasi serta lain sebagainya. “Audit investigasi ini memang secara resmi kami bersurat ke Inspektorat,” kata Martawang dikonfirmasi, Jumat, 24 September 2021.

Dari hasil audit serta pengecekan izin mekanismenya akan dikembalikan ke peraturan daerah. Misalnya sebut Martawang, dari hasil pengecekan DPMPTSP bahwa perusahaan tidak memiliki izin, maka kewajiban perusahaan 7×24 jam harus segera mengurus izin. Jika tidak dilakukan maka pengelolaan rumah sakit akan diambil alih. “Kalau memang tidak mau mengurus izin kita akan ambil alih pengelolaan,” tandasnya.

Setelah pengambilalihan pengelolaan parkir selanjutnya dilakukan lelang. Artinya, perusahaan manapun berhak mengikuti lelang terbuka sepanjang memiliki keahlian serta lengkap secara administrasi.

Kegaduhan pengelolaan parkir rumah sakit ini bermula rekanan yang tidak kooperatif menyelesaikan tunggakan pajak ke Pemkot Mataram. Padahal, proses penagihan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram selaku jaksa pengacara negara.

Namun demikian, komitmen menyelesaikan tunggakan pajak sejak 2018 tersebut tidak digubris. Pemkot Mataram mengeluarkan surat yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah, Dr. Effendi Eko Saswito meminta kontrak dievaluasi kembali. Bahkan, kerjasama pengelolaan parkir minta diputus karena perusahaan dianggap wanprestasi. Justru muncul kontrak baru yang ditunjukan oleh perusahaan. Kontrak tersebut ditandatangani oleh mantan Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra. Sementara, kontrak baru itu tanpa sepengetahuan pemkot.

Adapun pendapatan yang disetorkan ke kas daerah sekira Rp7 juta per bulan. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional