Pengelolaan Parkir, RSUD Tunggu Hasil Audit

Lalu Martawang. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Investigasi pengelolaan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dipercepat. Hasil investigasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai referensi untuk menentukan penyelesaian dari kisruh pengelolaan parkir di fasilitas kesehatan milik pemerintah tersebut.

“Kita sudah bertemu dengan tim yang akan menangani persoalan parkir ini; antara lain dengan BKD, Inspektorat, Kejaksaan, dan termasuk di dalam tim ada DPMPTSP untuk masalah perizinan,” ujar Plt. Direktur RSUD Kota Mataram, Lalu Martawang, Rabu, 22 September 2021.

Iklan

Diterangkan, tim khusus tersebut telah melakukan peninjauan pada Selasa, 21 September 2021. Terutama tim Inspektorat Kota Mataram yang melakukan audit khusus terhadap pengelolaan parkir yang selama ini dipermasalahkan.

“Ini bagian dari kesepakatan kita di rapat sebelumnya. Hasil kerja dari tim ini nantinya akan jadi referensi utama kita untuk menentukan langkah strategis selanjutnya yang harus kita lakukan. Dengan investigasi ini kita ingin melihat lebih detail (kerugian) yang ada di sana,” jelas Martawang.

Pengelolaan parkir RSUD menjadi masalah akibat pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk dari pajak parkit dinilai sangat kecil dibanding potensi yang ada. Di mana per bulan pajak yang terkumpul hanya mencapai Rp7 juta.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebut proses audit dilakukan setelah surat kuasa khusus (SKK) telah diserahkan oleh BKD ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menyelesaikan tunggakan kerugian negara terhadap pajak yang belum disetor.

Mengingat masalah yang muncul berkaitan dengan pendapatan daerah berupa pajak, maka kewenangan penyelesaian di BKD atau Kejaksaan yang sudah diberikan kewenangan untuk menagih rekanan.

Sebelumnya diketahui manajemen rumah sakit sebelumnya sudah menerima surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito untuk mengevaluasi kembali kerjasama pengelolaan parkir rumah sakit. Hal tersebut dirasa perlu karena pengelola dinilai tidak kooperatif menyelesaikan tunggakan pajak parkir sejak tahun 2018 lalu. Termasuk dengan komitmen membayar dengan cara dicicil yang justru tidak dijalankan. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional