Pengelolaan Parkir Masih Dilematis

I Gede Wiska (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., mendorong Pemkot Mataram segera membentuk PD (Perusahaan Daerah) Parkir. Dorongan ini menyusul dugaan bocornya retribusi parkir yang saat ini dikelola konvensional dengan sistem setoran netto. Bahkan aparat penegak hukum mulai menelisik dugaan bocornya retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Mataram ini.

‘’Dari dulu kan memang sistem perparkiran kita, ndak tau apakah memang dibiarkan seperti ini, disengaja atau memang kemampuan untuk manajemen perparkiran ini kurang. Kalau kita cermati, sistem perparkiran ini mengatur manajemen perparkiran, itu yang terpenting. Sistemnya itu yang dibuat,’’ katanya menjawab Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu, 4 Aprtil 2021.

Iklan

Kalau yang sekarang terjadi, lanjut Wiska, potensi retribusi parkir di Mataram Rp25 miliar. ‘’Untuk mencapai Rp25 miliar, paling tidak ada sistem yang dikembangkan untuk mencapai target. Termasuk manajemen juga di situ,’’ imbuhnya. Namun yang terjadi saat ini, cukup dilematis. Pemkot Mataram sudah menerapkan karcis parkir. Namun dalam implementasinya di lapangan tidak disertai dengan pengawasan ekstra terhadap jukir.

‘’Karena apa? Jumlah pengawasnya yang terbatas,’’ cetusnya. Demikian pula untuk melihat potensi parkir yang dilakukan dengan uji petik, Dinas Perhubungan Kota Mataram beralasan minim sarana penunjang. ‘’Inikan seolah-olah, mau mengejar target maksimal tapi dengan sumber daya yang terbatas. Ini yang saya ndak tahu, apakah ada unsur kesengajaan ataukah kondisnya memang seperti itu,’’ sesalnya.

Mantan Ketua Komisi III ini mengaku, memang ada ide dari Kepala Dinas Perhubungan untuk menerapkan parkir berbasis pembayaran nontunai. ‘’Tapi ini belum bisa berjalan,’’ cetusnya. Namun di sisi lain, parkir menggunakan karcispun tidak berjalan sesuai harapan. Di sejumlah titik parkir oknum jukir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. ‘’Inikan potensi kebocoran.

’Nah sekarang bagaimana mengkombinasikan ketika itu harus netto,’’ ucapnya. Penerapan karcis parkir, sambung Wiska, seperti yang diterapkan Kota Denpasar diawali dengan sosialisasi karcis parkir. ‘’Jadi di sana itu ada semacam undian karcis parkir. Sehingga masyarakat yang parkir wajib mengambil karcis tersebut,’’katanya.

Sedangkan di Mataram, sosialisasi masih sangat minim, ditambah banyaknya jukir nakal. Apalagi tenaga pengawas jumlahnya sangat terbatas. ‘’Kemarin mereka bilang tenaga pengawas itu ada enam. Bagaimana mau mengawasi titik parkir yang ratusan jumlahnya sementara jumlah tenaga pengawas hanya enam orang,’’ demikian Wiska.

Seharusnya, kata politisi PDI Perjuangan ini, harus ada hitung-hitungan yang jelas dari Dinas Perhubungan Kota Mataram terkait pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum. ‘’Misalnya, target yang ditetapkan sekian. Kalau ndak sanggup, mundur,’’ imbuhnya.

Wiska menyarankan kalau memang Pemkot Mataram benar-benar ingin fokus pengelolaan retribusi parkir, harus dibentuk PD Parkir. Dengan pengelolaan yang professional, dia yakin PD Parkir akan mampu mencapai target yang dibebankan. (fit)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional