Pengelolaan Keuangan di Dishub dan BPBD Dompu Diduga Bermasalah

H. Muhibuddin. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan dan BPBD Kabupaten Dompu diduga bermasalah. Selain mendapat temuan BPK atas pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 lalu, kedua OPD ini kembali ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangannya. Aksi protes hingga penyegelan kantor Dinas Perhubungan oleh PTT menjadi salah satu masalah yang muncul di permukaan.

Begitu juga dengan BPBD Kabupaten Dompu yang oleh kepalanya mengajukan permintaan khusus ke Inspektorat agar dilakukan pendampingan proses administrasi pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 sejak November lalu.

Penjabat Sekda Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 5 Januari 2021 mengaku, masalah pembayaran honor bagi PTT di Dinas Perhubungan tahun 2020 lalu ini menjadi salah satu materi pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Bupati Dompu pada Selasa, 5 Januari 2021. Namun Kepala Dinas Perhubungan mengklaim, sudah membayarnya sebagian dan sebagian lainnya belum dibayarkan karena berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan.

Hanya saja, karena anggarannya untuk sejumlah PTT, ketika tidak dibayarkan harus disetorkan ke kas daerah. “Kalau memang ada uangnya dan ndak dibayarkan, harus disetor kembali,” katanya.

Dalam laporan GU Nihil di BPKAD, kata Muhibuddin, pada Dinas Perhubungan masih ada yang belum diselesaikan. Itu berarti masih dalam proses. Karena batas penyampaian GU Nihil tanggal 10 Januari 2021 untuk anggaran APBD 2020. “Yang jelas, antara yang dicairkan dari kas daerah, direalisasikan pembayarannya, sisanya pasti disetor kembali,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi jadi masalah dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) Dompu, Muhibuddin yang juga Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu ini mengaku, sudah menurunkan tim untuk melakukan audit reguler di Dinas Perhubungan. “Itu kalau terjadi kembali (penyelewengan), itu nanti dalam proses audit yang menentukan. Kebetulan audit reguler (oleh inspektorat) sedang dilaksanakan,” terangnya.

Audit ini tidak hanya pada belanja honor bagi PTT, tapi semua belanja pada Dinas Perhubungan selama 2020. Audit reguler ini hanya untuk membandingkan anggaran yang dianggarkan, dana dicairkan dan pertanggungjawabannya. Kendati diaudit Inspektorat, BPK yang akan mulai melakukan audit reguler akhir Januari 2021 ini, bisa tetap melakukan audit.

Terkait temuan dugaan penyelewengan dan menjadi temuan di tahun 2019, Muhibuddin mengatakan, selaku tim TPTGR sudah memprosesnya dan memberikan tanggungjawab mutlak pada bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu tahun itu untuk segera diselesaikan. “Berapa yang sudah dikembalikan, saya ndak tau persis datanya,” katanya.

Selain belanja honor PTT pada Dinas Perhubungan, di BPBD juga diduga bermasalah. Kepala BPBD Kabupaten Dompu bahkan telah mengajukan permohonan pendampingan proses administrasi pertanggungjawaban keuangannya kepada Inspektorat. “Kami sudah turun membina, mereviu awal. Kami sudah berikan catatan. Itu sedang disempurnakan, sedang diperbaiki juga,” kata Inspektur.

Administrasi pengelolaan keuangan di BPBD diduga bermasalah, sehingga kepala BPBD menyampaikan permintaan pendampingan ke Inspektorat. Permintaan ini sebagai antisipasi agar tidak persoalkan dalam pemeriksaan BPK. Apalagi BPBD dalam laporan keuangan tahun 2019, memiliki catatan temuan kerugian negara yang harus dikembalikan mencapai ratusan juta. “Antisipasinya seperti tadi. Dia (kepala) sudah bersurat ke Inspektorat dan inspektorat sudah turun,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. Syarifuddin yang dikonfirmasi, Rabu, 6 Januari 2021 belum bersedia memberikan komentar dan mempersilahkan untuk datang ke kantor. Sementara, Kepala BPBD Dompu, M. Jufri, ST, MSI yang dihubungi melalui telepon selulernya juga belum memberikan tanggapan. Permintaan wawancara yang disampaikan melalui aplikasi pesan singkatnya juga belum berbalas. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here