Pengelolaan DD/ADD Kuripan 2015/2016, Sekretaris TPK Diduga Bantu Kades

Jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi (kiri) membacakan dakwaan perkara korupsi pengelolaan DD/ADD Kuripan, Lombok Barat tahun anggaran 2015/2016 dengan terdakwa Johari Maknun, Kamis, 17 Juni 2021.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa Kuripan, Lombok Barat 2015-2016 Johari Maknun menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 17 Juni 2021. Johari didakwa turut serta korupsi DD/ADD sehingga merugikan negara Rp677 juta.

Jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi membacakan dakwaannya di hadapan majelis hakim yang diketuai I Ketut Somanasa. Dakwaan primair pasal 2 dan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor. Perkaranya dalam pengelolaan anggaran DD/ADD Kuripan tahun 2015 sebesar Rp2,1 miliar dan tahun 2016 Rp1,3 miliar. “Dengan cara-cara bersama-sama dengan saksi Mastur menyusun pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi pengunaannya,” ucapnya. Mastur merupakan mantan Kades Kuripan yang sudah menjadi terpidana dalam kasus yang sama.

Iklan

Manipulasi laporan pertanggungjawaban itu untuk menutupi penyimpangan pada kegiatan proyek fisik desa. Diantaranya, pembuatan rabat jalan, talud, jembatan, dan bronjong yang volume pekerjaannya kurang. Juga pada pekerjaan pengadaan gawang futsal, alat penggilangan bakso, motor roda tiga untuk ambulans desa, bak sampah, perangkat komputer, dan pengadaan alat pemotong rumput. Penyelewengan tersebut berdasarkan hasil audit dinyatakan merugikan negara Rp677 juta.

Kuitansi pengeluaran dibuat dengan pengesahan menggunakan stempel duplikat. Manipulasi laporannya pada proyek fisik pembuatan rabat jalan, talud, jembatan, dan bronjong. Di persidangan terbukti adanya kekurangan volume pekerjaan. Penasihat hukum Johari, Firzhal Jiwantara mengatakan perbuatan kliennya hanya mengenai administrasi. Sementara pertanggungjawabannya menurut dia dibebankan pada kepala desa. “Dia ini hanya menjalankan tugas,” sebut dia usai persidangan.

Dia menambahkan, kliennya tidak menikmati kerugian negara seperti yang disebutkan dalam dakwaan. Apalagi kliennya dibebankan mengganti kerugian negara lebih besar dari mantan Kades Mastur. “Ini kan tidak adil,” ucapnya. Terpidana Mastur terbukti korupsi sehingga dijatuhi vonis penjara selama empat tahun, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. Mastur terbukti telah meminjam uang dari kas desa yang totalnya mencapai Rp48,54 juta. Dengan alasan uang telah dipakai untuk keperluan pribadinya dan Rp20 juta untuk THR pejabat BPD, TPK, dan perangkat desa. Mastur hanya mampu mengembalikan Rp10 juta dari pinjaman tersebut. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional