Pengelolaan Dana Covid-19, Audit JPS Gemilang akan Ditindaklanjuti Inspektorat

Ibnu Salim. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengelolaan anggaran Covid-19 Provinsi NTB sudah masuk post-audit BPK RI. Sasarannya anggaran penanganan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Rekomendasi BPK atas pengelolaan anggaran tersebut nantinya akan ditindaklanjuti. “Karena BPK sudah masuk jadinya kita secara kode etik tidak masuk. Nanti kita tunggu saja hasilnya dari mereka seperti apa,” ungkap Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim ditemui Senin, 21 September 2020.

Menurutnya pengelolaan anggaran Covid-19 sudah diatur dalam undang-undang baik itu Inpres maupun aturan turunannya. Sejauh ini, pihaknya yang juga turun langsung mengawal penggunaan anggarannya belum menemukan indikasi penyimpangan. “Saya kira kecil kemungkinannya ada yang bermain-main karena ini banyak mata yang melihat. Lagipula kalau ada penyimpangan dan ada niat jahatnya atau mensrea-nya, kita akan hajar sama-sama,” tegasnya.

Iklan

Setiap pelaksanaan audit nantinya akan ada rekomendasi yang diberikan. Tergantung dari hasilnya. Mulai dari perbaikan administrasi ataupun pengembalian potensi kerugian negara. “Kita akan tagih kalau ada temuannya,” kata Ibnu. Dia menyatakan, tujuan dari pengelolaan anggaran Covid-19 yang serba cepat ini yaitu pada sasarannya. Misalnya dalam program sosial dan ekonomi. Bantuan yang digelontorkan pemerintah pada prinsipnya sukses diterima masyarakat.

Sementara dalam proses pengadaannya, PPK pengadaan sudah dibentengi dengan surat pernyataan. Yang pada intinya penyedia barang bersedia mengembalikan uang apabila di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran. Program JPS Gemilang pun demikian. Pengadaan barang disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu. Kewajaran harganya nanti akan terlihat dari hasil post-audit. “Kalaupun ada temuan seperti itu nantinya diselesaikan lewat APIP dulu,” terangnya.

Pemprov NTB mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp926 miliar hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD. Peruntukannya, belanja kesehatan 50 persen, stimulus ekonomi 30 persen, dan pengadaan paket JPS 20 persen. Khusus dalam pengadaan ikan teri, masyarakat mengadukan indikasi penggelembungan harga ke Kejati NTB.

Tahapan pengusutannya masih pada penyelidikan Intelijen berupa pengumpulan bahan keterangan dan data. Pengadaan ikan teri pada JPS tahap II melalui PT Gerbang NTB Emas (GNE). Anggarannya Rp 2,8 miliar dengan margin keuntungan 10 persen. (why)