Pengelolaan Aset Pemprov NTB, Lima Skema Nasib Pengusaha di Lahan PT GTI

Tomo Sitepu. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Opsi addendum kontrak produksi pemanfaatan aset 65 hektare lahan di Gili Trawangan antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) membawa dampak pada pengusaha yang sudah menduduki lahan tersebut. Sudah disiapkan lima skema agar para pengusaha ini tetap terlindungi baik secara hukum maupun bisnis.

“Pengusaha itu harus punya izin. Terminologi itu yang harus kita pegang. Tapi jangan sampai kita dibenturkan dengan masyarakat. Yang kita hadapi adalah pengusaha yang ilegal,” jelas Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu, ditemui Jumat, 11 Juni 2021. Tomo menguraikan lima skema penanganan pengusaha yang menduduki lahan konsesi PT GTI ini. yang nantinya juga akan dimasukkan dalam addendum kontrak Pemprov NTB dengan PT GTI. Dari lima itu, ada dua opsi dianggap paling masuk akal.

Iklan

Skema pertama, kata Kajati, yakni melegalkan hubungan hukum antara pengusaha yang disebut ilegal tersebut dengan Pemprov NTB. Polanya dengan membuat suatu perjanjian dengan jangka waktu tertentu. “Setelah itu mereka akan keluar secara sukarela,” ucapnya. Skema kedua, PT GTI mengelola seluruh lahan konsesinya dengan catatan menyediakan tempat khusus bagi para pengusaha. “Pengusaha ini menyewa tempat yang dikelola PT GTI. Skema kedua ini yang terbaik,” jelas Tomo.

Skema lainnya lebih tegas tetapi kurang persuasif. Yakni penegakkan Perda terkait pendirian usaha tanpa izin. “Mereka tidak punya izin mendirikan bangunan, tidak punya izin usaha. Konsekuensi hukumnya, apa ya harus dirobohkan,” terangnya.

Pilihan keempat dengan menempuh jalur pidana dengan dugaan penggergahan. Lalu, yang kelima berupa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dua langkah terakhir merupakan opsi paling terakhir.

“Kita lakukan pendekatan secara elegan. Kita pertimbangkan bagaimana memakmurkan mereka, mensejahterakan mereka sambil kita menjamin investasi di daerah kita,” tegas Kajati. Kajian hukum jaksa pengacara negara Kejati NTB melahirkan opsi addendum kontrak antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Pemilihan opsi ini sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepatan pokok-pokok addendum pada Kamis (10/6) lalu. Rumusan addendum kontrak sedang disusun dengan target selesai pada Agustus mendatang.

Addendum kontrak ini pada pokok-pokoknya memuat tambahan dan pembaruan pada bentuk kerjasama, maksud dan tujuan kerjasama, jangka waktu kerjasama, penerimaan daerah, hasil kerjasama, waktu berakhirnya kerjasama, dan ketentuan perundang-undangan. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional