Pengelola Parkir RSUD Terancam Diputus Kontrak

Seorang pengendara mengambil tiket di mesin parkir RSUD Kota Mataram, Rabu, 28 Juli 2021. Pengelola parkir rumah sakit terancam akan diputus kontrak karena belum melunasi tunggakan pajak. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengancam akan memutus kontrak kerjasama pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pemutusan kontrak tersebut lantaran pengusaha asal Jakarta itu tidak kooperatif melunasi tunggakan pajak.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Ahmad Amrin menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat ke manajemen RSUD Kota Mataram untuk meninjau ulang kontrak kerjasama dengan D’Parking selaku pihak ketiga yang mengelola parkir. Salah satu alasannya adalah tunggakan pajak parkir yang belum dilunasi sejak beberapa tahun lalu. “Surat yang sudah ditandatangani Pak Sekda sudah kita kirim ke rumah sakit. Tapi belum ada jawaban sampai saat ini,” kata Amrin.

Iklan

Selain meminta ditinjau, pemkot meminta kontrak kerjasama tidak diperpanjang atau putus kontrak. Sikap tegas itu dipicu tidak kooperatifnya pengelola melunasi tunggakan. “Memang dibayar Rp15 juta – Rp25 juta. Tetapi hilang ndak ada kabar lagi. Pokok tunggakannya kembali lagi,” sebutnya.

Pihaknya berupaya meminta pengelola melunasi. Bahkan, surat kuasa khusus telah diserahkan ke Kejaksaan untuk menagih. Kendati demikian, belum ada efek jera.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, pengelola parkir sudah dipanggil secara resmi oleh manajemen RSUD untuk memastikan duduk persoalan tunggakan pajak di BKD, agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan atau aturan pajak parkir.

Pengelola meminta waktu penundaan atau penjadwalan ulang untuk pembahasan mengenai hal tersebut. “Kita sudah panggil secara resmi. Artinya, kami sudah menindaklanjuti surat BKD tentang hal tersebut, semoga secepatnya mendapatkan solusi penyelesaian terbaik antara para pihak,” jawab Martawang.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska menyayangkan polemik tunggakan pajak parkir di rumah sakit belum tuntas. Padahal, kasus ini telah bergulir sejak beberapa tahun.  Dia sepakat bahwa kontrak kerjasama pengelolaan parkir diputus kontrak. Dan, parkir di rumah sakit digratiskan. “Dari dulu persoalan ndak selesai – selesai. Saya setuju diputus kontrak saja,” tegasnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemkot harus lebih tegas terhadap pihak ketiga. Artinya, harus ada efek jera sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain. Adapun permintaan menggratiskan parkir dengan pertimbangan kemanusiaan terhadap keluarga pasien harus mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya pengobatan. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional