Pengelola Parkir RSUD NTB Diduga Nunggak Pajak

Mataram (Suara NTB) – Belum selesai menagih penunggak pajak lainnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram kembali disibukkan dengan menagih penunggak pajak lainnya. Pengelola parkir rumah sakit umum daerah (RSUD) NTB, diduga menunggak pajak senilai Rp400 juta.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin secara umum menjelaskan, perjalanan piutang pajak masih berjalan normal. Jarak antara SPDKB terbit dengan pembayaran berada pada koridor aturan. Pun, ada penunggak pajak hotel dan parkir sifatnya kasuistis. Khusus pengelola parkir RSUD NTB, menunggak pajak sekitar Rp400 juta dipicu ada permasalahan di internal perusahaan mereka.

Iklan

“Kalau pengelola parkir di RSUD Kota Mataram sudah ada jalan keluar model pembayaran yang disepakati,” kata Amrin dikonfirmasi baru-baru ini. Saat ini, BKD menjalankan program pengawasan, uji petik dan pemeriksaan. Dalam waktu dekat, akan diperbanyak lagi sosialisasi tentang pentingnya disiplin kewajiban wajib pajak.

Sosialisasi sambungnya, pihaknya akan melibatkan aparat penegak hukum fokus berbicara soal kesadaran wajib pajak, agar tidak terjadi beberapa kasus pengusaha menunggak pajak.

Pengusaha diharapkan kooperatif membayar kewajiban mereka. Jangan sampai ditindak ke ranah hukum berpotensi yang mengarah ke penggelapan pajak. “Ada baiknya diselesaikan secara persuasif,” imbuhnya.

Amrin memberikan gambaran bahwa dari segi kepatuhan pembayaran pajak tidak sampai 100 persen. Rata – rata SPDKB diterbitkan wajib pajak akan menyelesaikan tunggakan mereka.

Untuk efek jera penunggak pajak, pada saatnya bantuan hukum diberikan ke Kejaksaan menagih memiliki batasan. Kejaksaan akan melihat potensi kerugian negara. BKD memiliki kewenangan sebatas menempel objek WP menunggak pajak. “Makanya kita rekrut tim OPD terkait dan APH agar ada jalan keluar,” tandasnya.

Kepala Seksi Datun Kejari Mataram, I Putu Agus Ary Artha menambahkan, pengelola parkir RSUD NTB memiliki tunggakan pajak sekitar Rp400 juta. Namun untuk penagihan, BKD belum menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) ke Kejaksaan. “Awalnya mau dikeluarkan SKK. Tapi sampai sekarang ini belum ada,” kata Ary.

Kejaksaan berusaha membantu pemerintah menagih pendapatan daerah dari sektor pajak. Dari dua WP yang sudah ditagih diakui Ary, cukup kooperatif. Pengusaha mau membayar dengan cara mencicil. (cem)