Pengawasan Dewan Lemah, Perencanaan Dinilai Kurang Matang

Ilustrasi Perencanaan (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengamati, tak maksimalnya penyerapan anggaran merupakan penyakit yang terulang tiap tahun. Fitra menilai perencanaan yang kurang matang menjadi faktor dominan penyebab tak maksimalnya penyerapan APBN maupun APBD di NTB.

Selain itu, Fitra juga melihat pengawasan dari legislatif atau DPRD masih lemah. Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, seharusnya Dewan melakukan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif, agar dana pusat yang sudah turun ke NTB dapat dieksekusi maksimal.

Iklan

‘’Kita selalu, serapan anggaran tiap triwulan rendah. Akan tinggi nanti di akhir tahun, pada triwulan IV. Ini penyakit lama yang agak sulit Pemda untuk move on,’’ kata Direktur Fitra NTB, Ramli dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 1 Februari 2019 siang.

Fitra melihat serapan anggaran yang tak maksimal tiap triwulan bahkan tiap tahun karena persoalannya ada di hulu, yakni perencanaan. Menurutnya, perencanaan program atau kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja (Satker) kurang matang.

‘’Ketika perencanaannya kurang matang. Maka nanti pada pelaksanaan juga susah implementasinya,’’ katanya.

Selain itu, Fitra juga melihat tak maksimalnya penyerapan anggaran akibat persoalan teknis di lapangan. Seperti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang terlambat turun dari kementerian terkait. Jika penyebabnya berkaitan dengan regulasi seperti ini, kata Ramli, maka dapat dimaklumi serapan anggaran akan ikut berpengaruh.

‘’Perubahan regulasi yang agak menghambat mereka mengeksekusi anggaran. Memang kadang-kadang juklak dan juknis telat datang. Ini bisa menghambat,’’ katanya.

Namun, ia melihat faktor yang dominan menjadi penyebab tak maksimalnya penyerapan anggaran akibat perencanaan yang kurang matang. ‘’Ada persoalan di perencanaan, pengendalian kaitan dengan monitoring pada pelaksanaan. Itu saya pikir harus menjadi atensi pemerintah,’’ ujarnya.

Dalam pengendalian anggaran, kata Ramli, sebenarnya Pemda sudah memiliki sistem monitoring Tim Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (TEPA). Pemda tinggal mengoptimalkan monitoring saja untuk mengawal penyerapan anggaran sesuai rencana yang telah dibuat. “Soal komitmen saja dari Kepala Satker atau kepala daerah,” katanya.

Di samping itu, pengawasan Dewan juga dinilai masih lemah. Para wakil rakyat harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyerapan anggaran. Pasalnya, kata Ramli, sangat disayangkan APBN yang begitu besar tak terserap di daerah.

Padahal Pemda sudah memperjuangkan agar mendapatkan anggaran dari pusat. ‘’Kita tahu anggaran daerah terbatas, sementara kebutuhan masyarakat banyak sekali. Kita harus memastikan anggaran tepat sasaran, dikelola dengan baik. Biar ndak tersisa seperti ini. Kan sia-sia, yang rugi kita semua,’’ tandasnya.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyayangkan ratusan miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh Satker di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen.

APBN untuk NTB pada 2018 dengan pagu Rp11,6 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai Rp2,9 triliun, belanja barang Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp18 miliar, DAK Fisik Rp1,9 triliun dan dana desa Rp980,8  miliar.

Sampai 31 Desember 2018, realisasi belanja pegawai Rp2,7 triliun lebih atau 95 persen, belanja barang Rp3,4 triliun atau 89,8 persen. Belanja modal Rp1,8 triliun atau 92,08 persen, belanja bantuan sosial Rp17,9 miliar atau 99,04 persen. DAK Fisik Rp1,85 triliun atau 96,06 persen dan dana desa Rp980,4 miliar atau 99,96 persen. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here