Pengaruhi Kualitas Pengerjaan Proyek, APH Didorong Usut Dugaan Persekongkolan Tender di NTB

Dwi Arie Santo (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan persekongkolan tender di NTB. Akibat  persekongkolan dalam proses tender, diyakini akan berpengaruh terhadap kualitas pengerjaan proyek yang rendah, tak sesuai spesifikasi.

‘’APH harus mulai mengatensi apa yang menjadi temuan KPPU kayak begini (persekongkolan tender).  Jika terjadi persekongkolan, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kualitas pengerjaan proyek,’’ ujar Direktur Somasi NTB, Dwi Arie Santo dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 22 Oktober 2020.

Iklan

Menurut Dwi, jika terjadi persekongkolan dalam tender. Biasanya hasil pengerjaan proyek kualitasnya rendah atau tak sesuai dengan spesifikasi. ‘’Kalau sudah ada persekongkolan terindikasi akan terjadi transaksi fee, sangat mungkin terjadi,’’ katanya.

Beberapa modus yang ditemukan, kata Dwi, pembayaran fee proyek terjadi di depan dan di belakang. Pembayaran fee proyek kadang dilakukan sebelum penandatanganan kontrak pengerjaan suatu proyek. Ada juga pembayaran fee proyek yang dilakukan di belakang, artinya setelah proyek selesai dikerjakan.

‘’Polanya seperti itu dari analisis kita beberapa kasus yang menyangkut soal pembangunan infrastruktur. Itu muncul di Pengadilan, pengakuan para tersangka mengatakan demikian. Kadang bayar di depan, kadang bayar di belakang, maksudnya setelah proyek selesai,’’ ungkapnya.

Dwi menambahkan, dalam kasus persekongkolan tender, pasti dilakukan dengan sengaja dan berulang. ‘’Kalau kesalahan dilakukan secara berulang-ulang, cukup patut diduga sesuatu yang disengaja. Mestinya APH bisa melakukan penilaian di situ,’’ katanya.

Kepada Pemda, ia mengingatkan jangan terlalu puas dengan sistem tender yang sekarang dilakukan secara elektronik. Karena masih banyak peluang terjadinya potensi kecurangan di dalamnya.

‘’Meskipun sistem tender secara elektronik ini sudah baik dibandingkan sebelumnya yang manual. Tapi banyak sekali potensi kecurangan di dalamnya. Ini harus dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah untuk menutup peluang-peluang kecurangan itu,’’ sarannya.

Salah satu tujuan pelaksanaan lelang secara elektronik adalah  meminimalisir pertemuan antara kontraktor dengan panitia lelang. Juga meminimalisir biaya-biaya administrasi yang harus disiapkan, yang dulu menggunakan hard copy. Sekarang semuanya serba elektronik.

‘’Tapi sampai sekarang nyatanya belum bisa menjawab persoalan terjadinya peluang atau potensi kongkalikong antara para pihak untuk mengerjakan proyek,’’ katanya.

Yang tidak kalah penting, kata Dwi, bagaimana Pemda bukan saja memperbaiki sistem pengadaan menjadi sistem elektronik. Tetapi, bagaimana mekanisme transparansi yang harus dibangun oleh Pemerintah Daerah meminimalkan potensi-potensi terjadinya kongkalikong dalam pelaksanaan tender.

Beberapa kasus yang sempat mencuat beberapa pembangunan proyek yang ujung-ujungnya kontraktor dipinalti dan harus mengganti kerugian negara. Menurutnya,  hanya selesai sampai di situ. Sejauh ini belum pernah diumumkan berapa jumlah  kerugian negaranya. Kemudian apakah sudah dikembalikan atau belum oleh rekanan.

‘’Publik tidak mendapatkan informasi terkait itu. Jadi hanya berhenti sampai bahwa rekomendasi adanya pengembalian kerugian negara. Selama ini yang kita tahu sebatas itu. Tapi duitnya sudah balik beneran atau belum. Siapa kontraktornya,’’ tanyanya.

Untuk mencegah kontraktor nakal, ia menyarankan Pemda perlu memiliki catatan. Jika ada kontraktor yang pernah  melanggar kontrak atau melebihi batas waktu pengerjaan kontrak. Maka perlu dicap sebagai kontraktor level kuning.

‘’Setidaknya ini bisa menjadi catatan panitia lelang dalam kontrak berikutnya. Untuk menjadi  rekam jejak bagi kontraktor itu. Setidaknya bisa menjadi penilaian di luar kemampuan dia dalam mengerjakan proyek,’’ tandasnya.

Beberapa perkara dugaan persekongkolan tender di NTB yang sudah diputus KPPU. Antara lain, putusan No. 20/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan Sarker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015.

Kemudian, putusan No.19/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pekerjaan revitalisasi pembangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Provinsi NTB tahun anggaran 2011.

Selanjutnya, putusan No.17/KPPU-L/2014 tentang pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 pada tender pembangunan Gedung Samakai Kabupaten Dompu tahun anggaran 2014. Dan, putusan No. 10/KPPU-L/2011 tentang tender pekerjaan peningkatan jalan di Dinas PU Pertambangan dan Energi Lombok Utara tahun anggaran 2010.

Sedangkan beberapa laporan dugaan persekongkolan tender dari NTB. Antara lain, laporan terkait tender Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai pada Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur tahun 2017.

Kemudian, laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sulin – Simpang Penujak di Kementerian PUPR di lingkungan Pokja ULP Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun 2016. Selanjutnya, laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Paket Pengadaan Hand Sprayer Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Tahun 2016.

Selain itu, laporan dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Usaha Pengangkutan dan Distribusi Minyak Tanah (Agen Minyak Tanah) di Wilayah Pemasaran Kabupaten Bima. Dan laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB tahun anggaran 2015. (nas)