Pengangkutan Sampah Macet

Kendati pakai masker, pengendara menutup hidungnya saat melintas di depan tumpukan sampah di salah satu sudut di Jalan Aneka, Mataram, Jumat, 22 Januari 2021. Macetnya pengangkutan sampah di Kota Mataram membuat penumpukan sampah tidak bisa dihindari.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Tempat pembuangan sampah (TPS) liar mulai bermunculan di beberapa titik di Kota Mataram. Hal tersebut disebabkan macetnya proses pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (LHK) Kota Mataram sejak awal Januari lalu.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Edwin Zamroni menerangkan, berdasarkan catatan pihaknya jumlah TPS liar yang muncul di Kota Mataram mencapai puluhan. “Ada di sekitar 10 titik munculnya. Kemarin yang sudah sempat kita tutup, malah muncul lagi dengan kondisi yang sekarang. Ditambah lagi dengan beberapa TPS yang memang ditutup sekarang,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 22 Januari 2021.

Iklan

Beberapa TPS liar yang menurutnya memiliki volume penumpukan sampah cukup tinggi adalah di perbatasan Bengkel-Mataram serta di tanah kosong perbatasan Babakan-Getap. “Itu salah satu contoh besarnya yang mulai kambuh lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengharapkan masing-masing kelurahan dapat mengikuti jadwal dan tempat pembuangan yang telah disepakati. Terutama untuk menghindari potensi penumpukan sampah ataupun munculnya TPS-TPS liar lainnya.

Dicontohkan seperti yang dilakukan di Lingkngan Karang Genteng, di mana sampah warga disepakati untuk ditumpuk di salah satu sudut taman dengan kondisi telah terbungkus rapi. “Jadi ada di dekat lapangan itu sudah kita sepakati antara Pak Lurah dan Kepala Lingkungan. Bahwa masyarakat bisa mengumpulkan sampahnya di sana, nanti ada kendaraan yang melintas di jalur sana yang akan mengangkut,” ujar Edwin.

Kendati demikian, dia mengakui dengan keterbatasan jadwal pengangkutan sampah saat ini penumpukan sampah sulit dihindari. “Kita memang belum bisa maksimal juga mengangkutnya. Malah terjadi penumpukan-penumpukan terus,” sambungnya.

Untuk itu, pihaknya juga mengharapkan agar masing-masing kelurahan segera menentukan lokasi untuk penerapan sistem pengangkutan sampah dengan TPS mobile. Dengan begitu, potensi penumpukan sampah diharapkan dapat terurai.

Beberapa kelurahan yang telah menerapkan sistem tersebut antara lain Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Monjok Timur, dan Kelurahan Karang Baru. “Mungkin sebentar lagi Monjok juga. Kita sudah bersurat ke masing-masing lurah untuk segera mengusulkan TPS mobile-nya” jelasnya.

Terkait macetnya jadwal pengangkutan sampah, Edwin mengaku pihaknya belum miliki solusi jangka panjang. Pasalnya, berkurangnya jadwal pengangkutan berkaitan erat dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan diterapkannya kedua aturan pusat tersebut memberikan implikasi langsung terhadap pengaturan besaran biaya operasional kendaraan roda enam di seluruh provinsi di Indonesia. Di mana untuk Kota Mataram telah diatur seluruh kendaraan roda enam hanya boleh menghabiskan anggaran sebesar Rp37.110.000 per unit per tahun.

Berdasarkan hasil penghitungan pihaknya, dari biaya operasional tersebut masing-masing truk pengangkut sampah yang dimiliki DLH hanya memiliki jatah bahan bakar 7,5 liter per hari.

Jumlah tersebut diakui tidak sebanding dengan jarak tempuh yang harus dilalui masing-masing truk untuk mengangkut sampah yang dapat mencapai sekitar 18 kilometer pergi dan 18 kilometer kembali. “Kita berharap ini supaya bisa cepat berubah (peraturan dari pemerintah pusat), dan jadwal pengangkutan bisa kembali normal,” tandas Edwin. (bay)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional