Pengangkatan Tunggu SK Gubernur, BKN Terbitkan Nomor Induk 187 PPPK Pemprov NTB

Paulus Dwi Laksono (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Nomor Induk sebanyak 187 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Pemprov NTB. Sedangkan 33 PPPK Pemprov belum keluar nomor induknya lantaran ada persyaratan administrasi yang belum lengkap, sehingga harus segera dilengkapi oleh Pemda.

‘’Untuk Nomor Induk atau SK PPPK khususnya Pemprov NTB kami sudah serahkan sejumlah 187 dari 220 usulan PPPK. Kami sudah serahkan ke pak Sekda sejumlah 187 NI PPPK. Sisanya, masih dalam proses penyelesaian,’’ kata Kepala Kantor Regional (Kanreg) X BKN Denpasar, Paulus Dwi Laksono dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 15 Januari 2021.

Iklan

Paulus mengatakan, jumlah usulan penerbitan NI PPPK dari Pemprov NTB sebanyak 220 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, baru 187 PPPK yang sudah keluar persetujuan teknis (Pertek) untuk penerbitan nomor induknya. Sisanya, 33 PPPK Pemprov NTB belum mendapatkan nomor induk.

‘’Pertek penetapan ini sudah diterima oleh Pak Sekda. Tinggal beliau nanti lewat Kepala BKD diprint menjadi sebuah SK Pengangkatan PPPK dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Mengenai penyerahan SK pengangkatan menjadi kewenangan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),’’ terangnya.

Terkait dengan 33 PPPK Pemprov NTB yang belum mendapatkan nomor induk, Paulus mengatakan masih ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Namun, ia mengatakan, nomor induk bagi 33 PPPK Pemprov NTB tersebut akan keluar pada minggu-minggu ini.

‘’Ada permasalahan seperti beda kualifikasi pendidikan, dan administrasi yang kurang dan lain sebagainya. Tapi nanti itu akan dipenuhi oleh daerah. Selama apa yang kita katakan Bahan Tidak Lengkap (BTL), itu berarti bisa dilengkapi,’’ jelasnya.

Namun, jika ada yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka tidak bisa diangkat menjadi PPPK. Sejauh ini, kata Paulus, belum ada usulan PPPK yang dinyatakan TMS di NTB. BKN hanya menemukan bahan tidak lengkap (BTL) soal usulan pengangkatan PPPK yang merupakan hasil seleksi awal 2020 tersebut.

Ia menambahkan, semua Pemda di NTB sudah menyampaikan usulan penerbitan NI PPPK ke Kanreg X BKN Denpasar. Namun, ada yang sudah terbit dan ada juga yang belum terbit NI PPPK-nya. Ia mengungkapkan, Lombok Barat yang belum mengirimkan dokumen pendukung sebanyak 125 usulan PPPK.

“Untuk Lombok Barat, dokumen pendukung belum dikirimkan sejumlah 125 orang. Sampai hari ini dokumen pendukung belum diupload dalam aplikasi digital BKN,” tandasnya.

Paulus menambahkan, usulan penetapan NIP CPNS dan NI PPPK sudah tidak perlu mengirimkan berkas dalam bentuk dokumen atau kertas-kerta ke BKN. Sekarang, cukup diupload oleh Pemda. Kemudian diperiksa lewat layar monitor dan langsung bisa diketahui hasilnya.

‘’Dan hasilnya kita kirim ke teman-teman BKD atau BKPSDM.  Bagi yang BTL, kita minta paling lama satu bulan sudah selesai. Jangan sampai, teman-teman yang lain sudah menerima SK, sedangkan beberapa orang tidak bisa menerima SK pengangkatan,’’ pungkasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional