Pengangkatan Satu Juta Guru Honorer, Pemda Lobar Data dan Verifikasi 3.200 GTD dan Kontrak

Haeruddin (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) melakukan pendataan dan verifikasi terhadap guru honorer dan kontrak untuk mempersiapkan rencana pengangkatan satu juta guru honorer menjadi ASN. Dinas Dikbud mendata sebanyak 3.200 lebih guru tetap daerah (GTD), guru tidak tetap (GTT) dan kontrak yang ada di seluruh daerah Lobar.

“Di Lobar ini total guru kontrak, GTD dan GTT sebanyak 3.200 orang lebih,” jelas Sekretaris Dinas Dikbud Lobar Haeruddin, S.Pd., M.Pd., Rabu, 25 November 2020.

Dijelaskan, langkah awal yang dilakukan mulai dari pendataan dan verifikasi terhadap para guru non PNS. Pihaknya sudah bersurat kepada semua sekolah untuk meminta data berapa guru honorer, dilengkapi bukti administrasi supaya betul-betul valid datanya.”Suratnya sudah beredar, mudahan secepatnya bisa kembali lagi surat dan melengkapi data,”ujar dia. Termasuk, memverifikasi syarat-syarat tersebut, termasuk KTP dan lain-lain.

Dikbud juga jelas dia, berupaya membantu para guru honorer dan kontrak memasukkan mereka ke dapodik. Pihaknya sudah mempersiapkan SK dari dinas sebagai salah satu syarat masuk dapodik. Sejauh ini sudah dibuatkan SK seluruh guru honorer di Lobar. Pihaknya juga meminta sekolah yang gurunya bisa masuk segera diinput. Karena syarat yang bisa ikut tes, bagi kalangan guru non PNS mengacu ketentuan kementerian jelas dia, guru honorer sudah masuk dapodik.

Syarat masuk dapodik salah satunya guru mengajar di sekolah tersebut dibutuhkan dengan jam mengajar minimal 24 jam. Kalau belum memenuhi syarat itu maka tidak bisa masuk dapodik.

Syarat kedua untuk ikut tes, bagi guru yang lulusan PPG, namun belum honor sampai saat ini, boleh mendaftar. “Dan mereka bisa ikut tes tiga kali dalam satu tahun. Kalau tes pertama tidak lulus, bisa ikut lagi,” ujar dia.

Selain itu, ujarnya, para guru dibantu materi pembelajaran tes oleh Kemendikbud. Pembiayaan pelaksanaan tes dan gaji para guru yang lulus juga nantinya dibiayai dari Kemendikbud.

Berbeda dengan P3K sebelumnya dibebankan ke daerah.Terkait wacana pengangkutan satu juta guru honorer ini tambah dia, rencananya akan dilakukan rapat tanggal 10 Desember oleh Kemendikbud di Bali, sehingga pihaknya belum bisa bicara banyak soal ini. Karena surat resmi dari Kemendikbud belum diterima. (her)