Pengangkatan Satu Juta Guru Honorer, Dompu Belum Tetapkan Formasi

Nunung Farida. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, belum menetapkan formasi yang dibutuhkan untuk menyambut program pengangkatan satu juta guru honorer menjadi ASN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Alasannya, kepastian informasi tersebut baru diyakini setelah mengikuti webinar bersama kementerian pada Senin 23 November. Itupun masih fokus membahas soal kuota serta persyaratan utama pendaftaran.

Demikian disampaikan Kasubag Kepegawaian Dikpora Dompu, Nunung Farida, ST., ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu, 25 November 2020.

Ia menjelaskan, kuota yang disediakan pemerintah pusat dalam pengangkatan guru honorer menjadi ASN lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tahun 2021 mendatang, yakni satu juta guru. Persyaratannya, mereka merupakan guru honorer yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), baik KII yang tersisa maupun honorer biasa di sekolah negeri dan swasta. “Untuk formasi masih akan diusulkan. Kebutuhan kita belum ada kejelasan karena pengumuman kemarin hanya kuotan dan perayaratan saja,” ungkapnya.

Mengingat pengangkatan guru honorer ini melibatkan kementerian lain seperti BKN, pihaknya perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan BKD dan PSDM terkait formasi yang dibutuhkan daerah. Prinsipnya, guru honor yang terdata di Dapodik berhak mendaftar dan mengikuti proses seleksi. Pun kesempatan mengulang bagi tiap peserta diberi maksimal tiga kali dalam setahun. “Setiap peserta bisa mengikuti tiga kali seleksi dalam setahun. Untuk teknis pendaftaran  tidak jauh berbeda seperti rekrutmen PNS kemarin,” ujarnya.

Rekrutmen ini, menurut Nunung Farida, bagian dari upaya pemerintah dalam mengakomodir honorer KII yang notabene usianya tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS. Baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta.

Khusus swasta syarat utamanya cukup dengan SK yang dikeluarkan yayasan tempat mereka mengabdi. “Sepertinya peluang ini dibuka karena kebanyakan guru honor sudah lewat usianya untuk mengikuti CPNS. Jika nanti lolos, selain gaji bulanan meraka berhak atas tunjangan kinerja yang bersumber dari dana pusat,” pungkasnya. (jun)