Pengangkatan P3K, Satu Pegawai Honorer Tidak Memenuhi Syarat

Taufik Priyono. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengirim berkas 50 pegawai honorer ke pemerintah pusat untuk pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Satu di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Batalnya pengangkatan satu pegawai honorer menjadi P3K dipicu karena ijazah terakhir tidak memenuhi persyaratan. Ijazah terakhir diserahkan adalah sekolah pendidikan guru atau SPG. Sedangkan, syarat ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk guru pendidikan terakhir minimal sarjana. “Satu orang TMS karena terkendala ijazah,” kata Sekretaris BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono ditemui Rabu, 20 Januari 2021.

Iklan

Pegawai honorer yang lulus seleksi P3K tahun 2019 berjumlah 50 orang. Satu orang merupakan tenaga penyuluh provinsi, 48 orang dinyatakan lulus dan 1 orang TMS. Yoyok sapaan akrabnya menjelaskan, berbeda halnya dengan tenaga penyuluh lulusan SPPMA. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian masih memberikan peluang untuk mengikuti peningkatan atau uji kompetensi, sehingga memenuhi syarat. “Kalau pendidikan SPG tidak diberikan ruang untuk uji kompetensi,” jelasnya.

Pihaknya telah mengurus berkas persyaratan dikeluarkannya nomor induk kepegawaian (NIP). Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih memproses dan diharapkan bisa rampung akhir Januari ini.

Yoyok mengatakan, gaji diterima P3K mulai 1 Januari. Pengangkatan pegawai honorer sebagai P3K terhitung mulai tanggal 1 Januari. Sementara, penyebaran ke sekolah – sekolah setelah menunggu SK keluar dari pemerintah pusat. “Kita akan sebar sesuai formasi tapi menunggu SK mereka keluar dulu,” demikian kata dia. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional