Pengangkatan Honorer Jadi ASN, Pemkab Lotim Harap Segera Direalisasikan

Salmun Rahman. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyambut baik wacana pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer khusus guru untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, ditingkatkan status ini justru menjadi angin segar karena di daerah, khususnya guru di Kabupaten Lotim masih kekurangan guru ASN.

Kepada Suara NTB, Kamis, 19 November 2020, Kepala BKPSDM Lotim, Drs. Salmun Rahman, berharap supaya apa yang menjadi wacana pemerintah pusat dapat dilaksanakan. Alasannya, masih banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus non ASN, sehingga semakin bagus posisinya apabila dinaikkan statusnya menjadi P3K.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kata Salmun, menyebutkan bahwa ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan PPPK. Sementara realita yang ada di daerah-daerah maupun di pusat, terdapat klasifikasi di luar dari PNS dan PPPK, sehingga diharapkan semuanya dapat diakomodir. Dijelaskan untuk pengangkatan dan pengadaan pegawai baik ASN maupun PPPK salah satu pertimbangannya adalah kemampuan keuangan.

“Saat ini kita belum menerima surat untuk pengangkatan itu secara resmi. Tapi kita berharap dapat dilaksanakan,” terang mantan Kepala Bapenda Lotim ini.

Adapun kekurangan guru non ASN di Kabupaten Lotim jumlahnya mencapai 5.000 lebih. Jumlah ini nantinya akan disesuaikan kemampuan anggaran serta pengangkatan dilakukan secara bertahap dengan melihat beberapa persyaratan yang ditentukan.

Disebutkan untuk jumlah SD di Kabupaten Lotim sebanyak, 668 sekolah dan SMP 38 sekolah untuk berstatus negeri. Untuk itulah, setiap tahun kebijakan dari pemerintah pusat memprioritaskan tiga komponen, di antaranya tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi. “Porsi dari tenaga pendidik itu lebih besar karena sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Sementara untuk P3K di Kabupaten Lotim yang sudah mengikuti tes beberapa waktu lalu dan memenuhi passing grade sebanyak 346 orang dapat diakomodir. Jumlah tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp12 miliar. “Nanti akan disesuaikan lagi kebutuhan anggaran,”tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. M. Juaini Taofik, MAP, mengatakan jika yang menjadi fokus saat ini untuk menghabiskan honorer dari katagori II (K2) yang merupakan program lama, sehingga untuk pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Kita fokus K2 dan pengangkatannya bertahap. K2 ini berbeda dengan P3K,”  ujar sekda. (yon)