Pengangkatan Dilarang, Pemprov “Tertibkan” Guru Honorer SMA/SMK Negeri

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) merencanakan akan merekrut 2.500 guru honorer SMA/SMK Negeri mulai April mendatang. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, Pemda dilarang mengangkat tenaga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si., menjelaskan pihaknya tidak mengurus persoalan pengangkatan tenaga honorer. BKD hanya mengurusi pengangkatan PNS.

Iklan

Sementara mengenai tenaga honorer atau tenaga kontrak menjadi ranah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah tenaga honorer maupun tenaga kontrak di masing-masing OPD disesuaikan dengan kebutuhan dan kemmpuan anggaran.

Fathurahman menjelaskan, rencana Dinas Dikbud yang akan merekrut ribuan guru honorer SMA/SMK merupakan salah satu cara untuk menertibkan. Pasalnya, guru honorer SMA/SMK Negeri yang ada saat ini SK pengangkatannya bermacam-macam ketika pengelolaannya di kabupaten/kota.

Ada guru honorer yang dapat SK Bupati/Walikota, kepala sekolah dan kepala dinas. “Ini bukan mengangkat, artinya memetakan honorer yang sudah ada, lebih berkualitas dan punya kemampuan yang dibuktikan melalui  tes kompetensi,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Dari sisi aturan, PP No. 58 Tahun 2005 kata Fathurahman, pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer. Namun, dalam aturan tersebut memang ada pengecualian.

Jika pengangkatan honorer dianggap penting untuk mendukung kinerja maka diperbolehkan, namun disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Fathurahman menjelaskan, dalam pengangkatan tenaga honorer pihaknya cukup berhati-hati disesuaikan dengan aturan yang ada. Namun, untuk rekrutmen guru honorer SMA/SMK Negeri yang akan dilakukan Dikbud, sepenuhnya menjadi kewenangan OPD tersebut.

“Ini bukan pengangkatan umum. Ini merasionalisasi honorer yang ada. Kan asalnya honorer ini banyak sumber pada saat dia di kabupaten/kota. Baik itu SK kepala dinas, kepala sekolah, bupati,walikota menjadikan ini menjadi honorer,” jelasnya.

Dari segi pembiayaan, kata Fathurahman, para tenaga honborer ini diambilkan dari sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan APBD. “Mungkin ini yang ditertibkan Dikbud. Ada pengakuan penugasan bahwa mereka benar-benar guru honoer yang dibutuhkan sesuai jumlah  rombongan belajar,” ujarnya.

Diketahui, Dinas Dikbud NTB berencana akan melakukan rekrutmen 2.500 guru honorer yang akan ditempatkan dikota di SMA/SMK Negeri pada 10 kabupaten/kota di NTB. Jumlah guru dan pegawai honorer SMA/SMK Negeri di NTB saat ini sekitar 6.700 orang. Jika ditambah dengan SMA/SMK swasta sederajat, jumlah guru honorer mencapai 20 ribu orang.

Dalam rekrutmen guru honorer tersebut, Dinas Dikbud bukan hanya membatasi bagi mereka yang mengajar di sekolah negeri. Namun, guru honorer yang mengajar di sekolah swasta juga diberi kesempatan yang sama.

Bahkan, guru honorer yang sudah tak mengajar lagi selama 2-3 tahun, karena dipecat oleh kepala sekolah diberi kesempatan yang sama ikut seleksi April mendatang. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional