Pengangkatan Belum Jelas, Anggaran Gaji P3K Loteng dan Lobar Terancam Tak Bisa Dieksekusi

M. Nazili dan Suparlan (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengalokasikan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang lolos seleksi di tahun 2018 lalu pada APBD Loteng tahun 2020 ini. Hanya saja, anggaran ini terancam tidak bisa eksekusi, karena proses pengangkatan tenaga P3K belum ada kejelasan dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., mengatakan total ada 444 tenaga P3K Loteng yang dinyatakan lolos seleksi. Rencananya, pengangkatan akan dilakukan pada tahun 2019 lalu.  Namun sampai saat ini pemerintah pusat belum juga mengeluarkan keputusan soal pengangkatan tenaga P3K tersebut.

Iklan

Diakuinya, proses pemberkasan terhadap P3K sudah selesai dan tinggal menunggu pengangkatan dari pemerintah pusat. Karena keputusan itulah yang menjadi dasar perhitungan kapan masa kerja tenaga P3K bersangkutan dimulai. Sementara pemerintah daerah bisa saja membayar tenaga P3K, karena anggaran sudah tersedia. Tetapi sejak kapan tenaga P3K tersebut mulai bertugas, itulah yang belum jelas karena masih menunggu keputusan pusat. “Kalau kita tidak ada persoalan. Begitu sudah ada keputusan dari pusat soal pengangkatan tenaga P3K, bisa langsung kita bayar gajinya,” imbuh Nazili.

Kondisi serupa juga terjadi di Lombok Barat (Lobar). Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos.,  mengatakan, tes penerimaan P3K digelar bulan Februari 2019 lalu. Di mana, total peserta yang dinyatakan lulus P3K sebanyak 150 orang yang terdiri dari tenaga penyuluh dan pendidikan.

“Itu yang dinyatakan lulus P3K, tapi sampai hari ini kami belum menerima perintah untuk pemberkasan, sehingga belum ada dasar untuk meng-SK-an pengangkatan mereka. Kami tengah menunggu juga,” katanya, Kamis, 6 Februari 2020.

Pihaknya mengaku sudah dua kali mempertanyakan hal ini saat rakor di pusat. Pertama, pada saat rapat percepatan pengangkatan tenaga penyuluh. Lalu kedua rapat percepatan pengangkatan P3K yang diadakan empat bulan lalu di Denpasar. Namun sampai hari ini aku dia masih terkatung-katung.

Menurutnya, hal ini tidak hanya dialami Lobar, namun secara nasional. Pihaknya berharap agar segera ada kejelasan nasib P3K ini, sebab kasihan nasib mereka tidak ada kejelasan. Mereka dinyatakan sudah lulus, tapi pemberkasan belum.

Sementara itu, Kepala Bidang Keuangan pada BPKAD Lobar, H. Adnan mengatakan anggaran untuk pembayaran gaji P3K sudah dialokasikan di pusat dan masuk plafon di daerah, namun belum bisa ditransfer, karena belum ada SK pengangkatan. Setelah ada laporan dari daerah barulah dana ini distribusikan di daerah.

Menurutnya anggaran untuk pembayaran gaji P3K ini dari DAU khusus, sama seperti dana kelurahan. Terkait kapan dimulai pembayaran gaji nya, tergantung dari BKD kapan mulai terhitung TMT-nya. (kir/her)