Pengangkatan 555 Guru Honorer SMA/SMK Diproses, Ribuan Tak Memenuhi Syarat

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sedang memproses pengangkatan 555 guru SMA/SMK menjadi honorer daerah. Saat ini, SK pengangkatan sedang berproses untuk ditandatangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menyebutkan, jumlah guru honorer SMA/SMK di NTB lebih dari 7.000 orang. Hasil uji kompetensi yang dilakukan dengan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya 555 orang yang memenuhi passing grade atau memenuhi syarat.

Iklan

Sementara, ribuan lainnya dinyatakan tak memenuhi syarat atau hasil uji kompetensi yang dilakukan ribuan orang passing grade-nya di bawah yang ditetapkan. Suruji menjelaskan, dari 7.000 guru honorer yang dilakukan uji kompetensi, sebanyak 5.993 yang lulus administrasi.

‘’Dari 6.000 kurang yang ikut hanya 555 orang yang memenuhi passing grade, masih jauh,  dari uji kompetensi yang dilakukan Kemendikbud,’’ kata Suruji di Kantor Gubernur, Jumat, 2 November 2018.

Kebutuhan guru honorer SMA/SMK di NTB, sebut Suruji sekitar 3.000 orang. Namun dari uji kompetensi yang dilakukan, ternyata hanya 555 orang yang memenuhi passing grade. Karena jumlahnya sedikit, masih jauh dari kebutuhan maka dilakukan pembinaan.

Suruji menyebutkan, 7.000 guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) tersebut dulunya diangkat oleh kepala sekolah ketika pendidikan jenjang SMA/SMK menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pascaberalih menjadi kewenangan provinsi, Pemprov kemudian melakukan pembenahan-pembenahan. Salah satunya dengan melakukan uji kompetensi bagi guru honorer yang ada.

Agar pendidikan SMA/SMK dikelola secara profesional, maka guru-guru yang mengajar minimal kualifikasinya S1/D-IV. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, dan mengajar sesuai kualifikasi pendidikannya.

‘’Kondisi kita di NTB, ada 7.000 lebih GTT. Padahal sesungguhnya kebutuhan kita 3.000-an. Ini persoalannya. Sejak Januari 2017, pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggung jawab provinsi, kami melakukan penataan,’’ jelasnya.

Dengan penataan yang dilakukan, bagi guru honorer yang memenuhi passing grade akan digaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, bagi yang sudah sertifikasi juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. (nas)