Pengangkatan 444 PPPK Loteng Tunggu Perpres Gaji

H.Moh. Nazili, S.IP. (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Pengangkatan sebanyak 444 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hasil seleksi tahun 2019 lalu, sampai saat ini masih belum bisa dilakukan. Karena masih harus menunggu turunnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait penetapan gaji tenaga PPPK.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., Kamis, 30 Juli 2020.

Iklan

Kepada wartawan, Nazili mengatakan Perpres tentang gaji tersebut menjadi regulasi terakhir yang ditunggu sebelum proses pengangkatan tenaga PPPK bisa dilakukan. “Kalau regulasi yang lain sudah selesai disusun dan disahkan. Tinggal satu Perpres lagi yakni Perpres terkait penetapan gaji tenaga PPPK,” jelasnya.

Sesuai namanya, Perpres tersebut nantinya akan mengatur besaran nominal gaji bagi tenaga PPPK dan disesuaikan dengan kelas jabatanya. Karena untuk tenaga PPPK tidak mengenal istilah golongan dan kepangkatan layaknya di Aparatur Sipil Negara (ASN). Tetapi menggunakan istilah kelas jabatan untuk menentukan besaran gajinya.

“Sistem penggajian untuk tenaga PPPK itu mirip-mirip dengan ASN. Ada jenjang-jenjangnya. Tapi karena PPPK beda dengan ASN, maka terkait penggajian dan lainnya itu diatur dengan regulasi tersendiri,” ujarnya. Hal inilah yang menyebabkan proses pengangkatan tenaga PPPK menjadi agak lama, karena dari sisi regulasinya banyak yang belum siap.

Setelah perpres tersebut selesai disusun dan disahkan, barulah kemudian pemerintah pusat akan memulai proses pemberkasan bagi tenaga PPPK yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi sebelumnya. Karena kemarin baru tahap seleksi saja. Di mana nantinya semua tenaga PPPK yang sudah dinyatakan lolos seleksi diharuskan menyerahkan semua persyaratan administrasi.

Dalam proses ini, ada kemungkinan tenaga PPPK yang sudah dinyatakan lolos seleksi bisa tidak jadi diangkat. Jika tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi yang disyaratkan. Termasuk jika ada tenaga PPPK yang putus masa kerjanya.

“Tenaga PPPK yang diangkat besok inikan berasal dari jalur honorer. Jadi jika dalam rentan waktu dari penetapan kelulusan sampai proses pemberkasan nantinya, berhenti atau pernah berhenti menjadi tenaga honor maka yang bersangkutan tidak akan bisa diangkat sebagai tenaga PPPK. Walau sudah dinyatakan lolos dalam seleksi,” terang mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini.

Karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ialah harus menyerahkan surat penyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, kepala UPT hingga kepala daerah. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut bisa dikeluarkan jika tenaga PPPK yang lolos seleksi tersebut tetap menjadi tenaga honor.

Jika sempat terhenti apalagi berhenti, tapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut tetap dikeluarkan maka yang mengeluar surat tersebut bisa dipidana, tenaga PPPK yang bersangkutan juga bisa dibatalkan pengangkatannya. “Jadi memang prosesnya masih cukup panjang. Tapi yang jelas, karena ini proses seleksi sudah berjalan pasti diangkat,” tandas Nazili seraya menambahkan, dari 444 tenaga PPPK yang akan diangkat tersebut terdiri 438 tenaga guru dan 6 tenaga penyuluh. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here