Pengambilan Coral di Perairan NTB Diperbolehkan 114.000 Pcs

Lugi Hartanto (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah membuka keran ekspor untuk karang hias/coral. Sekaligus pemerintah juga menetapkan kuota ekspor. Di perairan NTB, kuota pengambilan karang hias diberikan sebanyak 114.000 pcs. Menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB, Ir. Ari Subiantoro, M. P melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Lugi Hartanto di ruang kerjanya, Jumat, 15 Mei 2020 kemarin, bahwa kuota yang diberikan adalah pengambilan karang hias dari alam, bukan yang dibudidayakan.

Kuota ini terdiri dari 61.000 hard coral dan 50.000 substrate coral. Dari kuota ini, satu kali pengiriman dilakukan oleh perusahaan pemegang izin. Yaitu, PT. Lombok Samudera Abadi. Di NTB, terdapat dua perusahaan berizin. Satu lainnya adalah PT. Dinar Darum Lestari. “Tapi PT. Dinar sudah Mei ini berakhir izinnya. Harusnya diperpanjang,” katanya. Proses pengajuan izin, memakan waktu lama. Sebelumnya hanya di BKSDA, dengan kebijakan baru, izin-izin perusahaan juga dijukan ke Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BKPM-PT).

Iklan

“Sementara ini, baru satu perusahaan yang boleh melakukan pengambilan karang hias untuk dikirim. Yang satuan sudah tidak berlaku izinnya, kalau terjadi pengambilan karang hias di lapangan, kenakan sanksi,” ujarnya. Karang hias ini, umumnya diambil di perairan di Pulau Sumbawa. Pengambilan karang hias dilakukan tidak sembarangan. Sebelumnya, pemerintah daerah melalui Bappeda telah menentukan di mana saja peta-peta kawasan perairan yang boleh diambil karang hiasnya.

Jika koordinat pengambilan karang hias telah sesuai dengan peta daerah, BKSDA selanjutnya menerbitkan izin untuk pengambilan.berdasarkan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah daerah. Dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) kemudian menerbitkan surat keterangan ketelusuran (asal karang hias), sebelum dikirim. Terakhir, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) sebagai yang menerbitkan sertifikat.

“Tahapan untuk pengiriman itu panjang dan harus mendapatkan izin dari berbagai pihak,” imbuhnya. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan untuk pengelolaan karang hias, atau ikan hias (perairan) dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Sementara untuk Satwa di darat, akan dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (bul)