Pengalihan Kendaraan Tanpa Izin Bisa Terancam Pidana

Ngakan Nyoman Alit

Mataram (Suara NTB) – Kasus pengalihan kredit kendaraan menjadi momok bagi perusahaan pembiayaan. Salah satu kasusnya dialami PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Mataram, di mana salah satu nasabah melakukan pengalihan barang jaminan fidusia.

Cluster Colection Head (CCH) PT. Adira cabang Mataram, Ngakan Nyoman Alit, menerangkan, untuk beberapa kasus yang cukup sulit diselesaikan secara persuasif maka pihaknya akan melibatkan pihak berwajib. Terlebih penanganan kasus tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Iklan

“Salah satu nasabah kita namanya Kardiman asal Tanjung Karang, Sekarbela. Di mana kita sudah memberikan surat peringatan dan somasi lawyer. Namun nasabah ini tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan sehingga kita laporkan,” ujar Ngakan saat memberi keterangan, Rabu, 18 November 2020 di Mataram.

Diterangkan, Kardiman hanyalah satu dari sekian kasus yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Berdasarkan catatan pihaknya, Kardiman sendiri mengajukan kredit pertama kali pada 31 Desember 2018. Kemudian setelah mencicil sebanyak delapan kali hingga Agustus 2019, pembayaran kredit dari Kardiman macet. “Setelah Agustus itu tidak pernah melakukan pembayaran lagi,” jelas Ngakan.

Setelah dilakukan penelusuran, mobil tipe minibus merk Toyota Innova yang dikredit Kardiman ternyata telah dipindah tangankan melalui prosedur yang menyalahi aturan pembiayaan, hingga menyebabkan kerugian bagi pihaknya mencapai Rp150 juta. Karena itu, pihak PT. Adira memutuskan melaporkan Kardiman pada Desember 2019 lalu.

“Kami kemarin kesulitan melakukan penagihan terhadap konsumen ini. Akhirnya kami melapor supaya ditindak lanjuti secara hukum. Setelah kita koordinasi dengan pihak Polda di Dit. Reskrimsus, pengalihan kendaraan saja sudah bisa diproses secara undang-undang,” jelasnya.

Pihaknya berharap dengan kasus tersebut debitur yang masih dalam proses pencicilan kendaraan bermotor agar berpikir dua kali jika ingin melakukan pengalihan jaminan fidusia. Pasalnya, hal tersebut menyalahi Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Kita berharap kasus ini bisa menjadi tolak-ukur buat masyarakat, khususnya di Mataram, bahwa Adira selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan debitur secara persuasif melalui jalur kekeluargaan, tapi jika tidak ada itikad baik dari debitur maka Adira Finance juga siap jika harus menempuh upaya hukum baik pidana maupun perdata sebagai solusi pemecahan masalah. Kami sebenarnya tidak ingin kasus-kasus seperti ini terjadi,” jelasnya.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum, Sahdi SH, yang menangani kasus tersebut menerangkan berdasarkan hasil putusan pengadilan Kardiman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terutama untuk tindakan pidana mengalihkan kendaraan yang tengah dikreditnya.

“Mobil itu menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,” jelas Sahdi. Dengan begitu, kerugian yang dialami PT. Adira sebagai penerima fidusia menjadi alasan utama Kardiman dinyatakan bersalah secara hukum.

“Terdakwa ini yang jelas telah menimbulkan kerugian, itu pasti. Ada kerugian akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri terhadap Adira Dinamika Multi Finance, terutama masalah mobil itu sampai sekarang dialaihkan tanpa izin,” ujar Sahdi.

Atas tindakannya tersebut, Kardiman dihukum 10 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan subsider penjara 3 bulan. “Kardiman sudah menerima pesan dari pengadilan, oleh karena itu selanjutnya kita serahkan ke lapas untuk melaksanakan bunyi putusan,” pungkas Sahdi. (bay).