Pengajuan Tender Terlambat, Satu Proyek DAK Fisik Bidang Pariwisata Hangus

H. Sadimin (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Akibat keterlambatan dalam pengajuan dokumen lelang atau tender dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi NTB. Anggaran satu paket proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata senilai Rp1,5 miiar hangus.

‘’Yang lolos DAK-nya hanya Bidang Pariwisata. Ndak diaju-ajukan, lewat (batas waktu). Jadi DAK Fisik yang Rp1,5 miliar itu yang lolos (tak bisa direalisasikan),’’ ujar Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, S.T., M.T., dikonfirmasi Rabu, 23 September 2020.

Iklan

Sadimin menjelaskan, apabila tender lewat dari Bulan September, maka DAK Fisik Bidang Pariwisata sebesar Rp1,5 miliar tersebut tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kalaupun tender dilanjutkan, maka nanti akan membebani APBD.

‘’Sehingga itu (satu paket proyek DAK Fisik Bidang Pariwisata) tidak ditender tahun ini. Itu saja yang tak bisa terealisasi. Kalau tidak salah itu proyek penataan di Rinjani,’’ kata Sadimin.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, total penyaluran DAK Fisik untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota mencapai Rp1,39 triliun atau 88,41 persen dari pagu Rp1,58 triliun. Dengan rincian, Pemprov NTB sudah disalurkan sebesar Rp354 miliar lebih atau 94,08 persen dari pagu Rp376 miliar lebih.

Kemudian, Bima sudah disalurkan sebesar Rp194,95 miliar atau 97,7 persen dari pagu Rp199,54 miliar. Dompu sebesar Rp80,15 miliar atau 99,58 persen dari pagu Rp80,49 persen. Lombok Barat sebesar Rp156 miliar atau 88,89 persen dari pagu Rp175,53 miliar.

Lombok Tengah sebesar Rp163,3 miliar atau 74,85 persen dari pagu Rp218,17 miliar. Lombok Timur sebesar Rp122,14 miliar atau 82,59 persen dari pagu Rp147,88 miliar. Sumbawa sebesar Rp100,49 miliar atau 82,97 persen dari pagu Rp121,11 miliar.

Selanjutnya, Kota Mataram sebesar Rp45,22 miliar atau 82,42 persen dari pagu Rp54,87 miliar. Kota Bima sebesar Rp62,26 miliar atau 95,86 persendari pagu Rp64,95 persen. Sumbawa Barat sebesar Rp36,98 miliar atau 86,18 persen dari pagu Rp42,91 miliar dan Lombok Utara sebesar Rp82,5 miliar atau 82,84 persen dari pagu Rp99,6 miliar.

Sadimin menyebutkan, realisasi keuangan APBD NTB 2020 sampai dengan 31 Agustus lalu, terserap sebesar Rp. 2.778.215.692.741,19 (54,09%). Serapan ini, katanya,  lebih besar bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelum yaitu 51,58 % atau Rp. 2.723.763.780.917,-.

Sedangkan progres fisik tercapai sebesar 58,08 %. Progres ini, lanjut Sadimin,  lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 55,75%.

Dijelaskan, paket-paket kegiatan/pekerjaan Pokok Pikiran (Pokir) yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah yang sudah terkontrak sebagian hanya dapat dibayarkan uang muka pekerjaan sebesar 30% dari nilai kontrak. Sedangkan sisa pembayaran pekerjaan akan dianggaran pada perubahan APBD 2020 atau akan dianggaran pada APBD 2021.

Khusus mengenai kegiatan DAK Fisik Sub bidang Pariwisata dengan pagu sebesar Rp1,5 miliar hingga tanggal 15 September 2020 belum diajukan proses tender oleh Pejabat Pembuat Komitmen ke UKPBJ Provinsi NTB. Sedangkan paket pekerjaan percepatan jalan tahun jamak senilai Rp750 miliar,  progres saat ini telah selesai proses penyusunan DED dan sedang dilakukan proses tender pekerjaan pengawasan.

‘’Sedangkan untuk paket pekerjaan konstruksi RUP sudah terumumkan pada aplikasi SiRUP dan akan segera diajukan proses tender,’’ terangnya. (nas)