Pengadaan Logistik Pilkada Lobar Habiskan Anggaran Rp 32 Miliar

Giri Menang (Suara NTB) – KPU Lombok Barat (Lobar) menghabiskan anggaran Rp 32 miliar untuk pengadaan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Logistik yang diadakan KPU tiga item, yakni surat suara, hologram dan segel. Sedangkan untuk tinta, kotak suara dan bilik suara tidak termasuk dalam pengadaan yang dilakukan KPU. Pasalnya logistik tersebut sudah disiapkan sebelumnya termasuk bersamaan dengan kebutuhan Pilkada NTB.

Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Lobar Marlan mengatakan surat suara yang dipesan di perusahaan di Jawa Timur telah tiba Ahad di kantor KPU. Surat suara tersebut berjumlah 475.658 lembar. Jumlah ini terdiri dari surat suara untuk pemilih sesuai jumlah DPT sebanyak 463.493 dan surat suara untuk PSU (pemungutan suara ulang) sebanyak 12.165 lembar atau 2.5 persen per TPS. Hasil pengecekan pihaknya menemukan sebanyak enam lembar surat rusak, pihaknya akan mengusulkan untuk penggantian.

Iklan

Surat suara ini disimpan di 239 boks. Setiba di Kantor KPU, pihaknya langsung melakukan pelipatan selama enam hari, termasuk surat suara Pilkada NTB. Namun surat suara Pilkada NTB belum tiba di kantor KPU, sehingga pelipatan suara hanya dipakai selama tiga hari.

Untuk anggaran pengadaan logistic, kata Marlan, hampir setengah dari biaya pilkada atau sekitar Rp32,5 miliar. Anggaran ini tertera dalam draf kegiatan KPU, sedangkan di luar itu tidak dibiayai. Seperti kegiatan verifikasi faktual oleh provinsi, sehingga didanai dari sumber luar. “total anggaran yang diperkirakan untuk pengadaan logistik ini Rp 32,5 miliar,” jelasnya.

Ditanya kapan tuntas persiapan logistik pilkada, Marlan menegaskan, sesuai tahapan jadwal yang dibuat dari bulan Februari sampai tanggal 23 Juni hingga penempatan di TPS. Pihak KPU, jelasnya, akan mengirim barang dua jenis, yakni ada di dalam kotak dan di luar luar kotak, seperti daftar visi misi, berita acara serah terima dan bahan lain-lain.”Yang melaksanakan penyegelan adalah KPU, nanti apakah tenaga dipakai petugas PPK atau tidak,” ujarnya. (her)