Pengadaan Lahan Relokasi Banjir Bima Seret Dua Tersangka

Nanang Sigit Yulianto. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan lahan relokasi banjir di Sambinae, Kota Bima tahun 2017. Mereka yakni mantan Kadis Perkim Kota Bima HD dan pialang tanah berinisial US. Pembebasan lahan untuk korban banjir Bima ini menelan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar.

“Ada kelebihan pembayaran dalam proses pengadaan lahan sehingga merugikan negara Rp1,7 miliar. Tersangkanya dari pihak birokrat dan pihak swasta,” terang Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto Rabu, 22 Juli 2020.

Iklan

Dia menjelaskan tersangka HD tetap membayar walaupun harga melebihi taksiran tim apraisal. Tersangka US berperan sebagai calo jual beli tanah yang menaikkan harga di luar sepengetahuan pemilik lahan.

“Harga tanah dijual lebih tinggi dari taksiran. Misal warga itu jual Rp400 juta, melalui tersangka US ini dijual lagi dengan harga Rp800 juta,” sebut Nanang.

Bukti dokumen pembayaran menunjukkan hal tersebut. Warga diwakili US melalui surat kuasa. Pembayaran yang diterima warga kurang dari harga yang dibayarkan kepada US. Meskipun demikian, tersangka HD sebagai ketua tim pelaksana pengadaan lahan tetap melakukan pembayaran.

Pemkot Bima kala itu melalui Dinas PU dan Permukiman menganggarkan Rp4,9 miliar untuk relokasi warga terdampak banjir. Kasus itu kemudian selidiki karena ada indikasi mark-up pembelian lahan. Lahan yang dibeli Pemkot Bima itu seluas Rp4,2 hektare. Lahan yang sebagiannya berkontur miring itu rencananya dibangun untuk relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional