Pengadaan JPS, Rekam Jejak Penyedia Harus Diperhatikan

Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tim Asistensi Kota Mataram mengingatkan pejabat pembuat komitmen (PPK) memperhatikan rekam jejak penyedia pengadaan barang bantuan jaring pengaman social (JPS). Standar penilaian akan diberikan sebagai acuan penunjukan rekanan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, kerjaan pokok tim asistensi saat ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, pengadaan bantuan JPS. Kedua, percepatan anggaran. Ketiga, percepatan izin berusaha. Masing – masing ini memiliki kelompok kerja (pokja). Jika berkaitan dengan stimulus ekonomi maka berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Iklan

Demikian juga dengan percepatan anggaran berkomunikasi dengan Badan Keuangan Daerah  (BKD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk percepatan izin berusaha. “Tiga agenda pokok ini yang menjadi tugas tim asistensi,” kata Alwan dikonfirmasi Rabu, 25 Agustus 2021.

Khusus pengawasan JPS dipastikan sama seperti tahun sebelumnya. Tim asistensi akan memastikan jumlah penerima, kriteria penerima, verifikasi data, ketepatan waktu pemberian dan ketepatan jumlah dan kualitas produk. Alwan menegaskan, pihaknya tidak masuk ranah penunjukan rekanan penyedia barang. Hal ini menjadi kewenangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Tetapi tim asistensi mengingatkan rekam jejak rekanan harus diperhatikan.

Tim asistensi yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan dan Kepolisian serta Inspektorat memberikan penilaian masing – masing terhadap standar perusahaan. Standar penilaian itu harus dijadikan dasar atau acuan bagi PPK untuk menunjuk rekanan. “Memang kita tidak masuk ranah itu. Tetapi standar penilaian perusahaan yang diberikan tim asistensi harus jadi acuan,” terangnya.

Seperti diketahui, sejumlah 32.163 kepala keluarga yang akan menerima bantuan sembako dari Pemkot Mataram. Rencananya, bantuan stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak Covid-19 akan disalurkan bertepatan pada moment HUT Kota Mataram pada Selasa, 31 Agustus 2021 pekan depan.

Tetapi diprediksi penyaluran terancam molor. Pasalnya, Dinas Sosial dan PPK masih menyiapkan kelengkapan administrasi serta belum menunjuk rekanan penyedia barang. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional