Pengadaan Fortuner untuk Wabup KLU Tak Pernah Dibahas Banggar

RANDIS BARU - Inilah jenis randis yang diadakan khusus untuk wabup. Namun, Wabup KLU Sarifudin tidak akan menggunakan randis jenis Toyota Fortuner ini. (Suara NTBari)

Tanjung (Suara NTB) – Kendaraan dinas (randis) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara jenis Toyota All New Fortuner 2.4G, kian memanas menjadi polemik. Utamanya di tingkat DPRD Lombok Utara, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim anggaran pengadaan mobil dinas wabup tersebut tidak disetujui dalam anggaran KUA PPAS. Terlebih lagi, dalam proses pembahasan RAPBD pasca-KUA PPAS 2 fraksi, Fraksi Hanura dan Fraksi Merah Putih khususnya dari Partai Gerindra melakukan walk out (WO).

Kepada wartawan, anggota Banggar DPRD KLU, H. Abdul Gani, Senin,  5 November 2018 mengungkapkan, pihaknya tidak menyetujui penganggaran Fortuner. Seingatnya, DPRD pada pembahasan KUA PPAS RAPBD 2018 pada bulan November 2017 ketika itu, telah mengeluarkan item pengadaan randis wakil kepala daerah.

Iklan

“Kalau yang dibahas kan sudah dikeluarkan, artinya Fortuner tidak lolos saat itu. Tapi dimuat kembali saya tidak tahu itu. Karena di DPR  waktu itu sudah mengeluarkannya dan masuknya lagi kita tidak tahu,” ujar Gani.

Politisi PKB ini mengatakan, pembahasan KUA PPAS atas item yang disetujui dan tidak disetujui terangkum dalam risalah sidang. Sebab tidak hanya Fortuner saja, ada beberapa item di APBD murni yang tidak disepakati agar dievaluasi dan dikaji ulang. “Pada saat itu kan kita menolak karena melihat kebutuhan masyarakat,” sebutnya.

Senada Gani, anggota Banggar utusan Fraksi Golkar, M. Ikhwanudin, mengakui hal serupa. Secara singkat, Ikhwanudin mengklaim tak pernah membahas. “Kami tidak pernah membahas itu,” ucapnya sambil lalu.

Dikuatkan politisi Hanura, Ardianto, SH., usai meneliti risalah sidang KUA PPAS RAPBD 2018 mengatakan pada rancangan APBD 2018 tidak tercantum anggaran pengadaan mobil jabatan seharga Rp 600 juta.

“Pada Bagian Umum yang ada hanya anggaran pengadaan mobil Kabag Rp 250 juta dan 1 unit sepeda motor Rp 25 juta. Maka saya tidak paham mekanismenya bisa muncul di APBD 2018,” paparnya.

Ardianto mengingat, 7 orang anggota DPRD dari 2 fraksi ketika itu walkout memasuki periode paripurna membahas RAPBD pascaKUA PPAS. Persoalan Fortuner, menurutnya sudah telanjur viral dan menjadi polemik. Maka kata dia, harus ditelusuri secara hukum perihal mekanisme penganggarannya mengingat ada beberapa anggota Banggar mengaku tidak pernah membahas anggaran tersebut.

“Untuk jelasnya bisa cek notulen dan rekaman rapat Banggar dengan TAPD dan laporan Banggar. TAPD dan Banggar adalah orang yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini. Dan kami harapkan, aparat penegak hukum mengatensi persoalan ini,” cetusnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD KLU, H. Djekat Demung, sebagai pihak yang terlibat memimpin sidang-sidang paripurna pembahasan KUA PPAS dan RAPBD mengaku tak mengetahui item per item anggaran. Sebagai pimpinan, ia pada posisi memastikan apakah sidang berjalan kuorum atau tidak kuorum.

“Jadi kalau detailnya, (pembahasan) kan November 2017, kalau per item itu kan tidak tahu saya tapi untuk mengkoordinir supaya bagaimana kuorum untuk kita sahkan,” ujarnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Lombok Utara Corruption Watch, Tarpiin, mendorong agar penegak hukum mengusut tuntas persoalan tersebut. Menurutnya, pengadaan Fortuner tidak hanya diduga tidak melalui proses penganggaran tetapi momen pengadaannya tidak tepat.

Mestinya kata dia, pengadaan bisa dibatalkan atau mengedepankan realitas dan pertimbagan meskipun dalihnya usulan sebelum gempa. Ia menyimak, tren pembelian mobil mewah memang menjdi kebiasan pejabat daerah. “Kita minta ada APH juga menilik persoalan ini untuk mengetahui keabsahan dari proeses pengusulan, penawaran hingga eksekusi anggaran mobil dinas ini,” dorongnya. (ari)