Pengadaan Fortuner Menuai Polemik, Wabup KLU Tak Mau Pakai

RANDIS BARU - Inilah jenis randis yang diadakan khusus untuk wabup. Namun, Wabup KLU Sarifudin tidak akan menggunakan randis jenis Toyota Fortuner ini. (Suara NTBari)

Tanjung (Suara NTB) – Sebuah mobil Toyota Fortuner yang baru saja diadakan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), tiba-tiba menuai polemik. Masyarakat dibuat heboh, karena tidak hanya calon pemakai yang keberatan dengan kendaraan dinas (randis) tersebut tetapi juga DPRD. Anggota DPRD merasa pengadaan randis tersebut tidak pernah dibahas di KUA PPAS maupun rancangan APBD murni 2018.

“Saya heran kapan dianggarkan. Apalagi saat beliau baru menjabat langsung dianggarkan,” ungkap Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu,  2 November 2018.

Iklan

Seingat Ardianto, randis wabup telah diadakan pada 2016 saat paket bupati dan wakil bupati (wabup) dilantik. Ketika itu Bupati dan Wakil Bupati KLU masih memegang masing-masing 1 unit dari seharusnya 2 unit. Pasalnya, 1 unit randis bupati dibeli kembali oleh mantan bupati, dan 1 unit randis dibeli kembali oleh Najmul usai masa jabatan.

“Dan dia kan Camry kita belikan dulu. Kalau sekarang diadakan Fortuner, maka pertanyaannya, kapan diajukan dan kapan disetujui oleh DPRD,” cetusnya.

Terpisah, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Lombok Utara, Denda Dewi, via pesan SMS kepada awak media mengakui pengadaan randis untuk wabup diadakan melalui e – purchasing tanggal 30 Mei 2018. Namun barang baru tiba di KLU pekan lalu lantaran belum ada kontrak dengan dealer dan LKPP.

“Sehingga mobil dalam proses kami indent sampai menunggu kontrak Pyung selesai dan bisa masuk aplikasi e purchasing kembali, hinggga akhirnya mobil bisa kami realisasi bulan September,” sebutnya.

Menurut dia, ada beberapa alasan randis baru wabup diadakan. Pertama, 1 randis yang digunakan wabup sering bermasalah (mogok) dan menimbulkan biaya perawatan cukup besar. Kedua, pengadaan yang dilakukannya dilakukan sesuai mekanisme di mana anggaran randis telah berproses di sistem Bagian Pembangunan.

 “Kalau saya hanya memproses yang dianggarkan di Bagian Umum (oleh Kabag lama, red). Itu sudah diproses dari sebelum gempa, cuma belum datang unitnya waktu itu. Beliau (Wabup) juga kemarin belum mau pakai mungkin itu pertimbangan.” “Tapi kan gak mungkin dibatalkan sudah dipesan dalam sistem Bagian Pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, Wabup Sarifudin, SH. MH., merasa terganggu dengan pengadaan randis mewah di masa krisis pascagempa seperti saat ini. Ia mengaku tidak ingin dicap sebagai pejabat yang tidak peka terhadap persoalan masyarakat.

“Saya dapat kabar, katanya ada di FB sya dihina segala macam gara-gara mobil itu. Saya sudah prediksi (reaksi masyarakat) jauh sebelumnya, boleh ditanya Kabag Umum (lama) dan Bappeda, bahwa saya tidak ingin dibelikan kalau tidak dengan bupati,” tegas Sarifudin. “Dan saya tidak ingin terima, jujur 3 bulan lalu katakan, saya tidak mau uang itu dibelanjakan,” tegasnya lagi.

Wabup mengaku, tidak pernah meminta dibelikan Fortuner itu. Sampai detik ini pun ia klaim belum melihat fisik randis (sampai saat ini terparkir di Kantor Satpol PP, red).

Kendati demikian, Sarifudin tak membantah bahwa 1 dari 2 kendaraan yang dipakainya sering mogok. Randis dimaksud adalah randis lama. Sementara randis baru jenis Camry, kerap tidak cocok dengan medan Lombok Utara. Sesekali ke Sumbawa, dirinya sampai meminjam randis milik Satpol PP.

“Mungkin dilihat mobil ngadat, itu jadi inisiatif mereka untuk membelikan. Tapi sampai sekarang, saga tetap tidak mau dibelikan,” sambungnya.

Konfirmasi pengadaan mobil itu sendiri ia peroleh dari sopir. Hanya saja, sesuai dugaannya akan banyak masyarakat KLU yang akan menilai dirinya buruk lantaran randis tersebut. Ia pun tegas tidak akan menggunakan randis tersebut. “Lama-lama kesannya saya ini mau ditenggelamkan. Sekarang siapa yang mau pakai, suruh saja ambil,” cetusnya.

Tidak cukup dengan itu, Sarif mengatakan akan memanggil pejabat dan mantan pejabat terkait yang berhubungan dengan pengadaan randis tersebut. Apakah randis tersebut benar, tidak pernah dibahas oleh DPRD ataukah ada persoalan lain, di mana proses persetujuan APBD cacat hukum atau tidak. Karena seingatnya, ada 2 Fraksi di DPRD yang tidak walk out saat pembahasan APBD memasuki deadline. (ari)