Pengadaan Benih Jagung 2017, Saksi Ungkap Ada Perlakuan Istimewa pada Rekanan

Pejabat pembuat komitmen Ida Wayan Wikanaya memberikan kesaksian untuk terdakwa mantan Kadistanbun Provinsi NTB Husnul Fauzi pada perkara pengadaan benih jagung tahun 2017, Kamis, 2 Desember 2021 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi menjadi tokoh sentral dalam pengadaan benih jagung 2017. Terdakwa ini membela rekanan dari sejak awal. Mulai dengan memperjuangkan penunjukan langsung. Sampai melindungi dari kerugian.

PT Sinta Agro Mandiri (SAM) dan PT Wahana Banu Sejahtera (WBS) memenangi kontrak pengadaan. Dua perusahaan ini diatur agar sukses lolos di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Walaupun, secara administrasi terdapat kekurangan.

Iklan

Hal itu terungkap dalam kesaksian Ida Wayan Wikanaya, bawahan Husnul yang menjadi pejabat pembuat komitmen. Wikanaya bersaksi untuk terdakwa Husnul dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 2 Desember 2021.

Wikanaya mendapat tugas untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 22 paket pengadaan benih jagung yang totalnya Rp206 miliar. Wikanaya juga diberi perintah untuk memuluskan langkah PT SAM milik Aryanto Prametu dan PT WBS milik Lalu Ikhwanul Hubby.

“Saya jalankan perintah KPA (kuasa pengguna anggaran). Ada surat rekomendasi kalau yang dua itu sebagai pemenangnya. Sudah diatur duluan penunjukan langsungnya,” jelas Wikanaya di hadapan majelis hakim yang diketuai I Ketut Somanasa.

Hasilnya, PT SAM mendapatkan kontrak Rp17,25 miliar untuk pengadaan 480 ton benih jagung. Sementara PT WBS mendapat kontrak Rp31,76 miliar untuk pengadaan 849,99 ton benih jagung. Alasan Husnul, kata Wikanaya, dua perusahaan itu punya pengalaman pada proyek benih.

“Kata KPA, surat rekomendasi itu agar tidak ada perusahaan lain yang dipilih. Kata Pak Husnul, biar Pak Ari (Aryanto) saja yang kerjakan proyek itu. Mekanisme PL juga dipakai agar bukan perusahaan lain yang dipilih (ULP),” jelasnya.

Ternyata saat realisasinya tidak sesuai dengan rencana. PT SAM kesulitan memenuhi spesifikasi dan waktu pekerjaan seperti tertera di dalam kontrak. PT SAM berkongsi dengan pengusaha katering, Diahwati dalam mendatangkan benih dari Jombang, Jawa Timur. Padahal Diahwati bukan produsen benih.

Pekerjaan pengadaan PT SAM molor dari kontrak. Masa kontrak berakhir 30 September 2017. Tapi benih belum disalurkan seluruhnya. Bahkan, sebagian dikembalikan kelompok tani penerima bantuan karena rusak dan berjamur.

Masa kontrak pun habis. Husnul malah memerintahkan Wikanaya untuk membuat addendum kontrak. Wikanaya mengaku menolak dengan alasan takut melanggar aturan. “Saya tidak mau karena masa kontrak sudah berakhir. Addendum kan untuk kontrak yang masih jalan,” sebut dia.

Pada pengadaan PT SAM, sbenih itu ternyata tidak bersertifikat. Bahkan oplosan karena diambil dari jagung konsumsi yang diberi pewarna.

Benih rusak dan berjamur sebanyak 346,57 ton. Masih ada lagi benih rusak dari petani tapi batal dikembalikan karena sudah terlanjur ditanam. Jumlahnya 45,6 ton. Tetapi proyek pengadaan ini tetap dibayarkan 100 persen sesuai nilai kontrak.

Kerugian negara dari proyek pengadaan PT SAM ini sejumlah Rp15,43 miliar berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara BPKP Perwakilan NTB. Sementara dari pengadaan PT WBS kerugian negaranya Rp11,92 miliar. (why)

Advertisement