Pengadaan Bapok JPS Gunakan Sistem Penunjukan Langsung

0
Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram memberikan lampu hijau terkait penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak bencana non alam coronavirus disease (covid-19). Sistem pengadaan menggunakan penunjukan langsung. Kualifikasi perusahaan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 21 Tahun 2021 dipersilakan bagi daerah untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan JPS bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Inspektorat selaku auditor pengawas internal pemerintah (APIP) diminta membentuk tim asistensi untuk mengawasi pelaksanaan.

IKLAN

Bentuk pengawasan di antaranya, rencana anggaran bencana yang bersumber dari bantuan tidak terduga direview kembali. Review dimaksudkan dengan melihat kemampuan daerah. Jika dianggap kebutuhan PPKM dan Covid-19 sangat besar, nantinya akan dilakukan pergeseran angggaran. “Kita siap melakukan pendampingan,” kata Alwan dikonfirmasi, Rabu, 4 Agustus 2021.

Kaitannya dengan JPS, pemerintah pusat memberikan kelonggaran bagi kabupaten/kota maupun provinsi untuk pengadaannya. Konteks saat ini masih kedaruratan maka boleh melalui penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini untuk mempercepat proses pengadaan serta distribusi ke masyarakat terdampak. “Kondisi kedaruratan ini kan belum dicabut. Masa mau biarkan masyarakat kelaparan dulu baru diberikan bantuan. Kalau tender itu prosesnya panjang,” terangnya.

Meskipun diberikan kemudahan rekanan yang ditunjuk harus memiliki persyaratan. Kriteria itu harus dipenuhi oleh calon rekanan. Dinas Sosial selaku pejabat pembuat komitmen harus mempedomani kriteria yang diberikan. Syarat mutlaknya adalah rekanan yang memiliki pengalaman, kemampuan finansial dan lain sebagainya.

Selama proses administrasi, penunjukan rekanan, pengadaan sampai pendistribusian bantuan akan dikawal. Tim asistensi yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perdagangan, Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan akan turun memantau. “Tim asistensi nanti akan turun mengawasi selama proses pengadaan sampai pendistribusian ke masyarakat,“ demikian kata Alwan. (cem)