Pengacara Nuril Ungkap Kejanggalan Putusan MA

Koordinator tim pengacara Nuril Joko Dumadi menunjukkan salinan putusan MA, Jumat kemarin. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Setelah menerima salinan putusan, tim pengacara Baiq Nuril Maknun (36) membeberkan kejanggalan putusan Mahkamah Agung (MA). Salah satunya, hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama  dalam memutus Baiq Nuril melalui putusan kasasi.

Sebelumnya, setelah menerima salinan putusan MA awal pekan kemarin, tim pengacara langsung gelar perkara membedah isi putusan. Satu per satu dikaji untuk menelisik kemungkinan kesalahan hakim sehingga menjatuhkan putusan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta kepada ibu dua anak itu.

Iklan

Koordinator tim pengacara Baiq Nuril, Joko Dumadi, SH.,MH menilai, dalam putusan MA tidak mempertimbangkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Dimana, kata dia, Nuril tidak terbukti mendistribusikan atau mentransmisikan rekaman yang mengandung asusila.

‘’Namun putusan kasasi justru membenarkan Nuril mentransmisikan rekaman tersebut.

Laptop itu milik saksi IM (Imam Mudawin), termasuk kabel data. Putusan ini jauh dari ekspektasi kita,’’ bebernya, Jumat, 7 Desember 2018.

Joko Dumadi menyayangkan putusan MA itu tidak mempertimbangkan moralitas dan keadilan bagi Baiq Nuril. Padahal sesuai ekspektasi awal, pihaknya sangat berharap akan diawali dengan pertimbangan argumentasi hukum dan pertimbangan moril.

‘’Ternyata dalam putusan hanya satu halaman yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan saja,’’ sesalnya.

Senada dengan Joko, Yan Mangandar Putra, SH.,MHjuga sangat menyesalkan putusan MA yang tidak mempertimbangkan esensi moral. Di mana, HM atasan Nuril pada saat itu berkomunikasi melalui ponsel dan menceritakan hubungan seks dengan orang lain.

‘’Ada tidak di antara kita yang ikhlas saat orang lain menelepon pasangan kita tengah malam dan membicarakan asusila,’’ tanyanya, mengulas tentang materi yang harusnya jadi pertimbangan hakim.

Dia menegaskan, Baiq Nuril merekam untuk melindungi diri, namun justru hakim MA tidak mempertimbangkan esensi moralitas pada percakapan HM pada Baiq Nuril.

‘’Dan kami sayangkan dengan putusan MA begitu mudahnya menyalahkan Nuril karena merekam. Kenapa tidak melihat esensi bahwa Nuril ini korban dari percakapan pencabulan kepala sekolahnya,’’ ungkapnya.

Yan berharap putusan Peninjauan Kembali nanti dapat membebaskan Baiq Nuril.

Anggota tim pengacara lainnya, Ida Made Santi Adnya, SH.,MHmenyinggung sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ia menegaskandalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  menjelaskan, terhadap putusan bebas murni pada Nuril tidak dapat diajukan kasasi. ‘’Namun justru jaksa penuntut mengajukan kasasi,’’ sesalnya.

Bebas murni, kata dia, artinya tidak terbukti bersalah. ‘’Kecuali putusan bebas tidak murni, seperti dia terbukti bersalah tapi bukan tindak pidana. Contohnya itu kasus perdata,’’ urainya. (ars)